pusukbuhit.om - situs orang batak

Oleh Suhunan Situmorang

MASJID yang dahulu seukuran surau itu terletak di tepi Danau Toba, bertetangga dengan pesanggrahan pemda yang kini jadi rumah dinas Bupati Samosir. Ada beberapa pohon mangga dan asam jawa tua di dekatnya, rerumputan nan hijau menggelar di halaman samping. Sejak kecil hingga remaja, saya dan kawan-kawan sepermainan, akrab dengan masjid yang dibangun saat tentara Batalyon Siliwangi membuka posko di Pangururan untuk menumpas pemberontak PRRI/Permesta itu (1958-1959).

Kedekatan itu bukan karena kawan bermain, si Iwan yang orang Jawa dan anak tentara, kerap shalat di situ. Bukan pula karena pohon mangga di depannya sering kami panjat untuk memetik buahnya. Lokasi masjid tersebut memang area bermain kami, pantai di sekitarnya pun tempat saya menjaring ikan-ikan kecil untuk pakan ternak kami, ayam dan bebek.

Sampai saya SMP, rumah kami sering dikunjungi dan inapi para kerabat dan teman sekampung ayah (Desa Sabulan), termasuk Parbaringin dan penganut Ugamo Malim, yang selalu berjubah dan berikat kepala macam ulama. Kadang mereka dua hari di rumah kami karena sesuatu urusan yang mau dielesaikan, kadang mau pergi ke suatu kota dan harus menunggu bus, atau baru kembali dari perjalanan ke wilayah-wilayah di Sumut namun harus menunggu kapal untuk membawa mereka ke Sabulan.

Masjid dan para Parbaringin itu, dalam konteks kekinian, telah menjadi simbol toleransi bagi saya, kami, dan barangkali pula untuk seluruh warga Tapanuli Utara yang kini terbagi dalam empat kabupaten. Toleransi tersebut terbangun secara alami, tanpa konsep, apalagi indoktrinasi. Ia tak berasal dari ajar-ajar formal, tak pula muncul dari pidato atau retorika para petinggi negeri, namun berjalan baik.

Kepada kami, orangtua saya, juga saya kira orangtua kawan-kawan, tak pernah secara khusus mengajarkan toleransi terhadap pemeluk setiap keyakinan. Hubungan sosial, pergaulan antarindividu, terjalin berdasarkan norma-norma sosial yang muncul dari nilai-nilai adat, meski mungkin tak semua orang menyadari.

Sejak kecil pula saya—dan orang-orang Batak yang lahir di Tano Batak—sudah terbiasa dan paham dengan kata parsubang atau parsolam. Itu semacam tanda bagi handai-tolan, kerabat, tetangga, yang makanan mereka tak sama dengan umumnya undangan dalam sebuah hajatan karena alasan keyakinan, macam Muslim, Parbaringin-Parmalim, Adventis. Sekecil apapun kenduri adat, sepanjang mengundang pihak yang tak sama keyakinan atau berpantang suatu jenis makanan, akan mengakomodir kepentingan parsubang. Tak ada permintaan, tak ada pesanan, sukarela saja disediakan.

Bukan karena masuknya pandangan sekularisme, orang-orang di Tano Batak sejak dahulu kala memang tak begitu tertarik menyoal agama-keyakinan orang lain. Perbedaan iman atau kepercayaan bukan sesuatu yang merintangi keakraban dan ikatan kekeluargaan, tak jadi penghalang bagi pemberian penghormatan dan respek pada pihak lain, baik dalam urusan adat maupun pergaulan sehari-hari.

Barangkali karena itulah muncul sebuah pameo di kalangan orang Batak (Toba) yang mengatakan: orang Batak tidak akan tersinggung bila dikatakan tidak beragama, namun akan marah bila disebut tak beradat.

Apakah dari situ bisa diartikan bahwa orang Batak Toba tak menganggap penting agama-keyakinan? Tidak. Kendati tidak diperlihatkan secara demonstratif, umumnya orang Batak yang mendiami Tano Batak terbilang taat beragama, dan karenanya agama atau keyakinan tetap menjadi sesuatu yang penting. Hampir setiap aktivitas masyarakat, terutama acara keluarga atau adat, dimulai dengan doa, puji-pujian, meski rumah-rumah ibadah macam gereja tak selalu dipenuhi warga, khususnya kaum pria. Namun, keyakinan atau agama tidak akan menjadi kendala saat menjalin hubungan sosial, sepanjang tak ada penolakan dari pihak lainnya.

Sikap toleran masyarakat Batak itu, saya kira terbentuk atau dipengaruhi nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat adat warisan leluhur Batak. Sebagaimana diketahui, sistem sosial dan struktur masyarakat adat Batak membuat orang Batak menjadi masyarakat yang kolektif, di mana setiap individu terikat dengan marga, dan posisi serta apresiasi pada seseorang tergantung kedudukannya dalam aturan Dalihan Natolu. Sistem, struktur, dan aturan adat tersebut begitu kuat tertanam dalam diri orang Batak yang mendiami Bonapasogit, tak mengenal perbedaan status sosial (ekonomi, pangkat, pendidikan) dan agama-keyakinan.

Sedemikian mengakarnya kepatuhan pada aturan adat, membuat seseorang tidak akan cukup tega menolak undangan seseorang yang berposisi sebagai hula-hula atau kerabat semarganya (dongan sabutuha). Sekali ia tolak—karena alasan beda keyakinan—saat itu pula sudah ia putuskan tali perkerabatan dengan klannya, sekaligus mengenyahkan unsur kebatakan dari dirinya. Bagi orang Batak yang bermukim di luar Tano Batak, keberanian seperti itu mungkin bukan hal yang luarbiasa, tetapi bagi yang tinggal di Bonapasogit, tetap merasa rugi dan tak siap kehilangan kerabat dan hak-hak adatnya.

Aturan-aturan adat yang “memaksa” setiap individu mematuhi norma-norma adat itu menghasilkan nilai-nilai persaudaraan yang kemudian melahirkan respek atau penghormatan pada pihak lain. Beda agama-keyakinan, bukanlah jadi penghalang atau alasan untuk membenamkan eksistensi seseorang, termasuk hak dan kewajiban adatnya. Ada hal yang juga amat penting dipertahankan tanpa mengganggu urusan peribadahan dan keimanan: harmoni sosial, keseimbangan semasih menghuni bumi.

Pada masa kini, itu disebut toleransi. Suatu istilah atau konsep yang tentu saja tak dikenal leluhur orang Batak, namun ternyata sudah mereka pikirkan sejak zaman baheula. Kaum fundamentalis yang antitoleransi beragama, sepatutnya malu pada nenek-moyang orang Batak yang tak pernah masuk sekolah formal itu.***

*Dimuat di koran Batak Pos, Sabtu, 24 Juli 2010.