TAMBAK, KEARIFAN LOKAL PELESTARIAN LINGKUNGAN

Oleh Thomson Hutasoit

Pendahuluan.


Di sela-sela kesesakan isu pemanasan global (global warning) yang merupakan isu terseksi di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat domestik maupun masyarakat internasional mendorong penulis menurunkan judul tulisan ini untuk mengajak para sidang pembaca menilik kembali makna Tambak (Pusara) Batak sebagai salah satu kearifan lokal melestarikan lingkungan jauh sebelum kampiun-kampiun lingkungan berteriak dengan lantang
tentang kerusakan lingkungan yang menjadi ancaman di atas planet ini.

Berbagai Tambak yang umurnya ratusan tahun dan tersebar di daerah Bona Pasogit (baca: daerah asal) suku Batak khususnya Batak Toba masih sangat mudah ditemukan ditandai pohon Baringin atau Jabi-jabi besar tumbuh diatas gundukan tanah tinggi sebagai pertanda Tambak (Pusara) nenek moyang atau leluhur (Ompu)  marga-marga Batak pada daerah tanah adat atau tanah ulayat komunitas bersangkutan.

Proses terbentuknya Tambak tidaklah asal-asalan, tetapi memiliki nilai - nilai budaya adat-istiadat. Artinya, tidak boleh asal dibuat atau semau gue, tetapi melalui proses adat Batak yang berlaku. Penanaman pohon diatas Tambak pun tidak boleh asal pohon kayu, melainkan jenis pohon Baringin atau Jabi-jabi. Itu pulalah sebabnya ada umpasa Batak, “ Martantan ma Baringin, Marurat Jabi-jabi. Horas ma tondi madingin, Tumpahon ni Ompunta Mulajadi” atau dalam terjemahan bebas bermakna penanaman pohon Baringin atau Jabi-jabi bertujuan mendatangkan kesejukan dan kebahagiaan.

Dengan demikian berkat - berkat Ilahi akan tercurah kepada keturunan orang tua yang meninggal tersebut di kemudian hari.  

Nenek moyang suku Batak telah mengetahui arti dan makna pelestarian lingkungan hidup secara paripurna serta telah membudayakan pelestarian lingkungan hidup secara implementatif melalui penanaman pohon Baringin atau Jabi-jabi di atas Tambak (Pusara)  sebagai kearifan lokal suku Batak yang akan menjadi warisan  generasi-generasi berikutnya.

Mengebumikan orang tua ke sebuah Tambak hingga saat ini masih terus dilaksanakan suku Batak karena merupakan budaya dan hukum adat yang tidak mudah ditelan bumi mudah dilindas zaman.

Filosofi adat adalah “ Jongjong pe adat i ndang jadi tabaon, Peak pe adat i ndang jadi lakkaan”, artinya, dalam situasi apapun adat tidak bisa dihilangkan karena adat dan budaya elemen dasar peradaban manusia.

Tidak ada salah satu bangsa pun di atas dunia ini memiliki peradaban tanpa adat ataupun budaya.   

Pelestarian lingkungan adalah suatu tindakan sadar untuk menjamin terjaganya  kondisi harmonis, baik secara fisik dan kimia, biologi, maupun manusia yang meliputi sosial ekonomi maupun sosial budaya. Keseimbangan interaksi elemen-elemen  lingkungan hidup akan menjadi salah satu parameter pengukur kualitas hubungan antara manusia dengan lingkungannya karena seluruh elemen tersebut akan berinteraksi simbiosis mutualistis satu sama lain.

Menurut Prof Dr Ir F Gunarwan Suratmo (1991) pengertian mengenai istilah lingkungan juga masih tidak tepat penggunaannya karena dicampurkan dengan penggunaan lingkungan alam dan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri harus diperjelas lagi: lingkungan hidupnya siapa, apakah lingkungan hidupnya manusia, lingkungan hidup gajah, lingkungan hidup lumba-lumba, lingkungan hidup pohon meranti atau lingkungan hidup tanaman padi. Semua lingkungan hidup tersebut berbeda-beda keadaannya.

Pengertian lingkungan yang digunakan di dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL)  ialah lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengertian lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi.

Kalau yang dimaksud lingkungan hidup manusia, maka ia akan menjadi segala sesuatu di sekitar manusia dan sistem hubungan. Kalau yang dimaksud alam maka definisinya menjadi suatu kesatuan areal tertentu dengan segala sesuatu yang berada dalam dan sistem hubungan satu sama lainnya.

Di sini manusia hanya merupakan salah satu komponen yang berada di dalam areal tersebut.

Hubungan saling mempengaruhi atau saling tergantung satu sama lain dalam konsep positif yang dibudayakan menjadi sebuah peradaban masyarakat, bangsa ataupun negara akan menjadi tatanan kehidupan setiap komunitas. Manusia yang selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup akan terhindar dari pola pikir egoistis karena selalu beraksioma bahwa kepunahan salah satu elemen lingkungan hidup lambat atau cepat akan bermuara terganggunya harmoni hidup secara universal.

Hubungan simbiosis mutualistis harus selalu dijaga dan dipertahankan sehingga hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidup  benar-benar sebuah orkestra kehidupan bangsa bermartabat dan beradab di atas planet ini.

Bila Ebiet G Ade dalam lirik lagunya mengatakan “ mungkin alam telah bosan bersahabat dengan kita (manusia)” adalah sebuah pertanda bahwa manusia tidak lagi menyadari bahwa manusia adalah salah satu elemen lingkungan alam sehingga dengan agresif melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap elemen-elemen alam lainnya.

Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah terjadinya pendegradasian nilai-nilai budaya, adat, atau tradisi yang merupakan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat masuknya budaya - budaya modern ataupun aliran-aliran keagamaan bersifat eksklusif ataupun inkulturasi yang tidak mustahil merusak tatanan harmoni nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Sementara ciri bangsa beradab adalah bangsa yang mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya karena tidak ada satu bangsa beradab di atas dunia ini  tanpa memiliki budaya.

Atau dengan kata lain, peradaban suatu bangsa dibangun melalui nilai-nilai budaya bangsa. Misalnya, bagaimana harmonisnya hubungan interaksi suku Batak jika benar-benar menjunjung tinggi falsafah Dalihan Na Tolu (DNT)
yakni Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru.

Budaya bekerja keras, disiplin, ramah tamah, solider antar sesama, budaya malu melakukan tindakan tercela, budaya menghargai keberagaman dan kemajemukan, budaya berkreasi dan berinovasi, budaya mencintai lingkungan dan lain sebagainya.

Budaya-budaya demikian jika dilestarikan serta dibangun optimal akan melahirkan keunggulan di segala bidang kehidupan yang pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan manusia di atas jagat raya ini. Tetapi sebaliknya, penghancuran  budaya yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan berbagai disharmoni yang pada akhirnya mendatangkan multi ancaman bencana kehidupan secara universal.

Pengabaian dan penghilangan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang dengan berbagai alasan tidak masuk akal sangatlah keliru besar. Wejangan nenek moyang suku Batak mengatakan,” Ompu na jolo martungkothon siala gundi, Pinungka ni ompu na parjolo diihuthon na di pudi”. Artinya, nilai-nilai luhur yang dibangun nenek moyang akan diikuti dan dilanjutkan generasi penerus di kemudian hari.

Andai pun ada perbaikan agar sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman maka wejangan tersebut berubah menjadi,” Ompu na jolo martungkothon siala gundi, Pinungka ni Ompu na parjolo dipauli na parpudi” . Artinya, bahwa generasi-generasi Batak melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
nilai-nilai kearifan yang diwariskan para leluhur, bukan merusak atau menghilangkan nilai-nilai luhur tersebut.

Ada perumpamaan yang mengatakan,” Mumpat talutuk, sega gadu-gadu, Salpu uhum na buruk ro ma na imbaru” yang berarti hukum-hukum lama telah berubah dan kemudian digantikan hukum yang baru. Dalam pandangan berhukum hal ini tidaklah jadi soal, dan karena itu pula lah maka hukum adat selalu dinamis sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Tapi perlu diingat, bahwa sejauhmana pun perubahan dan perkembangan zaman nilai-nilai luhur yang
bersifat original tidak boleh dihilangkan. Karena apabila nilai-nilai luhur tersebut punah atau hilang akan berakibat fatal berupa kepunahan peradaban yang menjadi ciri spesifik terhadap bangsa lain.

Meneruskan nilai-nilai luhur yang di wariskan para leluhur adalah cermin nyata sebuah peradaban bangsa sekaligus menjadi indentitas diri atau jati diri terhadap bangsa-bangsa lain. Kepunahan suatu bangsa ditandai dengan kepunahan perdabannya yakni hilangnya budaya dan adat-istiadat yang menjadi pranata hubungan interaksi sosial pada masyarakat, bangsa bersangkutan.

Jika saat ini sering dipersoalkan tentang model berbusana (baca: seronok) yang tidak sesuai lagi  dengan adat atau budaya ketimuran adalah merupakan salah satu bukti betapa bangsa ini telah mengalami degradasi adat atau budaya masyarakat timur.

Bila saat ini berkembang sifat-sifat individualistis, hedonis, konsumtif, dan anarkhistis ini juga membuktikan terjadinya degradasi karakter bangsa yang dulunya solider, hemat, menghargai keberagaman dan kemajemukan, serta cinta damai kini berubah menjadi bangsa berpandangan atau beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup, suka boros, menganggap diri paling hebat, mengahalalkan segala tindakan demi mewujudkan ambisi, serta memanipulasi nilai dan norma demi membangun imperium kekuasaan pribadi ataupun kelompok.  

Menghalalkan segala cara demi mengejar kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup ternyata telah mendatangkan berbagai malapetaka dalam perjalanan manusia di atas dunia ini. Kerusakan lingkungan hidup manusia, lingkungan alam telah melahirkan multi bencana seperti bencana ekonomi, bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor, bencana sosial, bencana politik maupun bencana karakter moral yang semakin mengancam harmoni kehidupan keseharian.  

Berbagai pembangunan  mengabaikan kearifan lokal ternyata tidak mampu  mendatangkan kebahagiaan rakyat setempat, malah berubah jadi malapetaka merampas hak-hak hidup mengakibatkan timbulnya kemelaratan dan penderitaan. Hal ini semata-mata disebabkan pengabaian nilai-nilai kearifan lokal serta ketidakmampuan menerima perubahan kemajuan zaman yang menggerus nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.

Sebuah fenomena baru yang berkembang sangat dahsyat belakangan ini adalah terjadinya pengkultusan budaya asing (westernisasi), sebaliknya menabukan budaya bangsa sendiri. Mengapa terjadi hal demikian ? Atau tidakkah keliru apabila para generasi sekarang lebih mencintai budaya asing daripada budaya sendiri ?

Kekeliruan-kekeliruan berpikir seperti ini perlu segera dievaluasi dan diluruskan karena sebutan suku Batak ataupun suku-suku bangsa lainnya tidak terlepas dari budaya ataupun adat-istiadatnya masing-masing.

Ciri khas bangsa beradab di dunia ini adalah apabila bangsa tersebut memiliki falsafah, bahasa, tulisan, hukum, sistem demokrasi, adat, seni dan alat-alat kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), wilayah kedaulatan hukum, serta pranata pelaksana kekuasaan (baca: panggomgomi) yang mengatur hubungan interaksi antarsesama masyarakat, bangsa bersangkutan.

Dan salah satu suku bangsa di atas dunia ini yang memiliki seluruh unsur peradaban yang paling lengkap adalah Bangso Batak.

Suku (Bangso) Batak adalah salah satu komunitas berperadaban tinggi yang tidak semua bangsa di dunia memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki suku Batak. Dan banyak bangsa-bangsa lain di atas jagat raya ini yang cemburu terhadap keistimewaan suku Batak, dan mereka ingin mempelajari keunggulan-keunggulan tersebut. Hal ini tidak boleh dilupakan.   

Jadi amat sangat keliru bila ada generasi Batak tidak bangga dengan budaya, adat-istiadatnya dan merasa diri berada dibawah grade bangsa lain. Menerima budaya atau adat-istiadat bangsa lain tidak salah karena suku Batak bukanlah bangsa tertutup terhadap kemajuan. Suku Batak adalah bangsa terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) hanya saja jangan pula kemajuan Iptek tersebut merusak nilai-nilai luhur yang telah di wariskan para leluhur.

Makna Tambak pada Suku Batak.

Tambak bagi suku Batak memiliki nilai budaya dan adat  bukan sekadar gundukan tanah tinggi tanpa nilai dan makna. Sehingga amat keliru apabila masih ada generasi suku Batak tidak mengetahui makna sejati keberadaan Tambak (Pusara) nenek moyang (Ompu)- nya hingga mereka menganggap sepele bahkan merasa tak beragama bila masih mengebumikan orang tuanya ke Tambak.

Kekeliruan pengertian dan pemahaman tentang eksistensi Tambak walau dengan alasan apapun perlu diluruskan karena tidak mustahil pengertian seperti itu semata-mata akibat kedangkalan pemahaman nilai-nilai luhur budaya,  adat suku Batak.

Sikap dan sifat ambivalen tentang nilai-nilai budaya, adat-istiadat pada masa belakangan ini terasa amat kental. Dimana sebagian orang tidak lagi memerlukan nilai-nilai budaya, adat-istiadat tetapi disisi lain belum secara jentelemen menanggalkan predikat marga dan tata hubungan interaksi yang diatur dalam budaya, adat-istiadat Batak dan masih tersinggung bila disebut “dalle” (baca: tidak tahu asal-usul).

Bukankah panggilan ito, inang bao, eda, angkang, anggi, ompung, tulang, pariban dan lain sebagainya adalah panggilan yang didasarkan pada nilai - nilai budaya dan adat  suku Batak? Karena suku bangsa lain tidak akan mengenal jenis panggilan demikian. Jadi kalau masih menggunakan marga dan
sebutan panggilan suku Batak seperti disebutkan diatas maka budaya dan adat Batak masih belum bisa dilepaskan dari diri setiap suku Batak walau bagaimana pun strata sosialnya.

Oleh karena itu, keberadaan dan makna  Tambak bagi suku Batak perlu dipahami secara paripurna baik makna pelestarian lingkungan hidup, pemastian hak-hak kepemilikan maupun nilai budaya, adat-istiadat yang menjadi warisan suku Batak sepanjang sejarah hidup manusia di atas planet ini.

Budaya dan Adat.

Tambak (Pusara) adalah tempat dikebumikannya para orang tua  dimana pada saat meninggal dunia sudah Saurmatua Mauli Bulung, Saurmatua atau minimal Sarimatua.     

Pengertian Suarmartua Mauli Bulung dalam adat Batak adalah ketika seorang orang tua  meninggal sudah memiliki Cucu (baca: Pahompu), seluruh anak-anak (baca: Anak dan Boru) telah kawin atau berumah tangga serta seluruh anak-anaknya tersebut memiliki  keturunan laki-laki dan perempuan.

Seluruh anak laki-laki  (anak), anak perempuan (boru), cucu (pahompu), cicit (anak mangulahi), maupun buyut (pahompu mangulahi) yang meninggal berpenghidupan mapan dan kaya (baca: Maduma dan Mamora), dan tidak ada satu orang pun dari keturunannya meninggal mendahului si orang tua tersebut.

Pengertian Saurmatua adalah ketika seorang orang tua meninggal telah memiliki Pahompu dan seluruh anak-anaknya telah kawin atau berumah tangga serta seluruh anak-anaknya tersebut telah memiliki keturunan laki-laki dan perempuan.

Pengertian Sarimatua adalah ketika seorang orang tua meninggal telah memiliki pahompu dari anak laki-laki ataupun dari boru tetapi masih ada anak atau boru yang belum kawin atau berumah tangga ditinggalkan orang tua yang meninggal tersebut.

Ketiga kategori orang tua meninggal seperti inilah yang layak dikebumikan ke dalam Tambak menurut budaya dan adat Batak khususnya Batak Toba. Tidak semua orang yang meninggal bisa dikebumikan ke dalam Tambak. Misalnya meninggal ketika masih anak-anak, meninggal ketika masih lajang, meninggal sudah kawin tetapi tidak memiliki keturunan ( baca: punu manang ripur) atau meninggal meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil ( baca: Sapsap mardum).

Oleh karena itulah, di dalam adat Batak dikenal tiga macam jenis pekuburan orang meninggal yakni pekuburan umum (baca: parbandaan) untuk anak-anak, lajang, telah kawin tak berketurunan, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Tambak untuk pemakaman meninggal Saurmatua Mauli Bulung, Saurmatua, dan Sarimatua. Dan Tugu atau Simin untuk tempat tulang-belulang ( baca: Holi) orang tua yang telah mencapai strata Saurmatua Mauli Bulung, Saurmatua ataupun Sarimatua.

Tugu pada masa-masa lalu ditandai dengan patung nenek moyang, Ompu satu marga tertentu. Tetapi belakangan ini patung sudah mulai tidak digunakan lagi kemudian  diganti dengan simbol-simbol tertentu.

Biasanya Tugu diresmikan melalui suatu acara adat tersendiri yang disebut Marhorja melibatkan pemangku adat Bius bukan karena ada orang meninggal. Sedangkan Tambak selalu berbarengan dengan acara adat orang yang meninggal.

Sebuah Tambak berkaitan dengan ketentuan hukum adat ataupun budaya suku Batak menurut tingkatan-tingkatan adat, seperti adat Sarimatua, adat Saurmartua, dan adat  Saurmatua Mauli Bulung. Dan sesuai dengan tingkatan adat tersebut pula menentukan tingginya sesuatu Tambak.

Tingginya Tambak Sarimatua biasanya terdiri dari lima lapis Bukki  tanah ( baca : tanah berumput berbentuk empat persegi panjang). Tambak Saurmatua dan Saurmatua Mauli Bulung terdiri dari tujuh lapis Bukki Tanah.

Demikian juga jenis Boan atau Parjambaran  pada acara adat yang dilaksanakan harus pula disesuaikan dengan tingkatan adatnya. Misalnya Boan atau Parjambaran adat Sarimatua adalah Babi atau Lombu Tumbur (
baca: lembu yang ukuran sedang). Boan atau Parjambaran adat Saurmatua adalah Horbo Sitingko tanduk atau Horbo Siranga ( baca: Kerbau besar).

Sedangkan Boan atau Parjambaran adat Saurmatua Mauli Bulung adalah Gaja Toba atau Horbo Silimahae (baca: Kerbau paling besar) di daerah itu.

Boan atau Parjambaran adat orang meninggal dalam adat Batak tidak bisa sesuka hati, tetapi selalu disesuaikan menurut tingkatan kematian atau meninggal yang bersangkutan. Walaupun di beberapa daerah ada perbedaan-perbedaan tetapi perbedaan itu tidaklah secara fundamental. Perbedaan itu bersifat lokal karena dalam adat Batak dikenal ungkapan, “ Asing luatna asing do sihaporna, Asing luatna asing do nang adatna”.

Artinya, di daerah-daerah yang berbeda bisa saja memiliki adat yang berbeda pula.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa hal seperti itu terjadi ? Jawabannya, bahwa hal tersebut telah menjadi ketentuan adat setempat, dan di dalam jenis adat disebut “ Adat na ni Adathon” yaitu segala kebiasaan yang dianggap baik di suatu daerah tertentu dijadikan adat setempat.

Misalnya, di suatu daerah yang beragama Muslim, Parmalim dan lain sebagainya, Kambing dijadikan media adat Batak. Karena  suku Batak menganut bermacam-macam agama sehingga media adat bisa disesuaikan dengan situasi kondisi siapa yang akan melaksanakan acara adat tersebut. Dan hal inilah salah satu bukti nyata bahwa suku Batak adalah masyarakat terbuka tetapi tetap memiliki jati diri yang tidak mudah diintervensi pengaruh-pengaruh eksternal.

Dengan demikian masyarakat suku Batak mengenal media adat yakni Boan  atau Parjambaran adat Batak antara lain; Babi, Kambing, Lembu, dan Kerbau dan lain sebagainya. Sehingga peran dan fungsi ternak-ternak ini bukan saja memiliki nilai keekonomian tetapi sekaligus memiliki nilai budaya ( cultural) bagi suku Batak. Karena ternak-ternak ini memiliki nilai ekonomi dan nilai budaya maka tidak boleh dianggap sepele dalam penentuan kebijakan publik.

Kembali pada pembahasan Tambak, bahwa terbentuknya sebuah Tambak tidak terlepas dari hukum adat Batak sehingga keberadaan sebuah Tambak berkedudukan  hukum adat Batak. Karena dilandasi hukum adat Batak maka segala sesuatu mengenai eksistensi Tambak harus pula dilihat melalui
landasan hukum adat yang merupakan salah satu hukum dasar tak tertulis di
negara ini. Artinya, negara harus menjunjung tinggi keberadaan Tambak sebagai sebuah budaya yang dilandasi hukum adat karena apabila negara tidak mengakui eksistensinya maka negara telah melakukan pelanggaran konstitusi secara telanjang yaitu pelanggaran hukum dasar tak tertulis atau hukum adat.

Dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahwa hukum tertinggi di negara ini adalah konstitusi sebagai hukum dasar (staatfundamental norm) yang terdiri dari hukum dasar tertulis yaitu
UUD 1945 dan hukum dasar tak tertulis yaitu Hukum Adat. Kedua hukum dasar ini lah yang menjadi dasar dari segala hukum yang berlaku di republik ini.

Hukum adat yang sudah ada jauh sebelum republik ini merdeka telah menjadi pranata berhukum masyarakat sehingga bila negara mengabaikannya merupakan tindakan yang amat keliru sekaligus pelanggaran konstitusi negara yang seharusnya tidak boleh terjadi walau dengan alasan apa pun, kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa pun.

Eksistensi masyarakat hukum adat terletak pada sejauhmana hukum adat tersebut dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi termasuk ketentuan-ketentuan di dalamnya. Tanpa itu, masyarakat hukum adat tidak lagi memiliki ruang gerak di republik yang menyatakan diri negara hukum ini.

Sebagainegara beradab tentu harus menjamin keberlangsungan berkembangnya budaya dan adat karena peradaban suatu bangsa dibangun melalui budaya dan adat-istiadat yang tumbuh ditengah-tengah masyarakatnya masing-masing. Sebaliknya, bagaimana suatu bangsa dikatakan beradab apabila nilai-nilai budaya, adat-istiadat yang merupakan kearifan lokal justru dihancurkan atau dihilangkan.

Pancasila sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia digali dari nilai - nilai luhur kearifan lokal yang tersebar di bumi Nusantara sejak dari Sabang hingga ke Merauke. Bukankah unsur utama kearifan lokal adalah nilai - nilai budaya, adat-istiadat yang tumbuh subur pada masyarakat Nusantara ?

Tetapi apabila eksistensi masyarakat hukum adat semakin terdesak bahkan punah akibat kebijakan publik mengatasnamakan negara. Apakah masih benar negara melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 ? Inilah fenomena berhukum republik ini yang semakin membingungkan.

Penghargaan terhadap hukum adat semakin tipis bahkan hilang sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan dimana saat ini Tambak yang dibangun atau dibentuk melalui ketentuan hukum adat Batak ratusan tahun silam kini diklaim pemerintah secara sepihak berada dikawasan hutan lindung.

Sementara keberadaan Tambak tersebut sudah ada ratusan tahun sebelum republik ini merdeka. Negara yang memproklamasikan diri negara  hukum, dimana salah satu hukum dasarnya adalah hukum adat justru tidak mengakui eksistensi Tambak yang dibangun atau dibentuk berdasarkan hukum adat tersebut. Ini aneh bin ajaib.

Istilah Bona Pasogit bagi suku Batak menunjukkan hak-hak keperdataan dimana Kampung Halaman merupakan tanah leluhur yang diwariskan para leluhur kepada generasi-generasi berikutnya dan di atas tanah leluhur itu pula lah Tambak para leluhur atau nenek moyang marga-marga dipatrikan.

Bila negara kemudian mengklaim tanah-tanah tersebut menjadi kawasan hutan lindung berarti tanah-tanah warisan nenek moyang berdasarkan hukum adat yang sah kini  menjadi bermasalah hukum berdasarkan hukum negara. Ini berarti bahwa negara tidak mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar tertinggi tak tertulis.

Dalam salah satu lirik lagu Batak yang menjadi wejangan dikatakan,” Arga do Bona ni Pinasa di angka na bisuk marroha, ai do tona ni ompunta tu hita angka pinomparna dst”. Artinya, sangat mahal atau sangat tinggi arti dan makna Kampung Halaman karena merupakan tanah leluhur warisan sejarah sepanjang perjalanan manusia. Kalau selama ini Tanah Batak yang diabadikan dalam lagu “ O Tano Batak “ memiliki makna “ Bona Pasogit atau Bona Pinasa” atau Kampung Halaman Suku Batak maka kini eksistensinya semakin terdesak akibat kebijakan publik yang dikelurkan negara.

Hingga saat ini putera-puteri Batak yang berada diperantauan masih banyak yang menginginkan dikebumikan di Bona Pasogit setelah meninggal dunia kelak agar bisa bergabung dengan para leluhurnya. Tetapi bila Bona Pasogit tersebut kini telah bermasalah hukum atau tidak diakui lagi eksistensinya, apakah Bona Pasogit masih merupakan kebanggaan bagi suku Batak ?

Inilah yang menjadi pusat perhatian putera-puteri Batak yang menyatakan diri Bisuk Marroha. Karena Kampung Halaman atau Bona Pasogit kini sudah banyak berada di kawasan hutan lindung pasca keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Hai putera-puteri terbaik masyarakat hukum adat dimana teriakanmu ! Dimana kepedulianmu ! Masihkah engkau hargai Bona Pasogitmu ? Masih adakah cita - citamu bila kelak menutup mata berkubur dengan nenek moyangmu di Tambak atau Tugu di Bona Pasogitmu ? Masihkah engkau rindu dengan Bona Pasogitmu ? Atau sudah seperti si Sampuraga atau Simalin Kundang yang melupakan asal-usulnya ?

Hak Keperdataan  Hukum Adat.

Dalam komunitas masyarakat Batak membangun sebuah Tambak haruslah di tanah milik marga bersangkutan yang disebut dengan huta (Kampung) dan sangat jarang satu marga membangun Tambak diatas tanah marga lain. Sehingga eksistensi dari sebuah Tambak sekaligus menunjukkan hak keperdataan atau hak kepemilikan tanah dari satu marga pada satu wilayah adat.  

Menurut Mr B Ter Haar Bzn (1991), bahwa di kalangan masyarakat Batak terdapat golongan-golongan geneologis yaitu clan-clan atau bagian-bagian clan exogaam dan tersusun menurut hukum bapa yang mendiami daerahnya sendiri. Golongan-golongan itu tersusun menjadi lapisan-lapisan, yaitu dusun kerabat, masyarakat wilayah bagian clan dan daerah clan, tetapi dengan tanda ciri istimewa seperti tersebut di atas, ialah bahwa dalam sesama masyarakat itu senantiasa atau hampir senantiasa juga ada berdiam anggota-anggota daripada clan-clan lain. Walaupun dengan hak-hak yang kurang, yaitu: salah seorang dari mereka tak dapat menjabat penghulu masyarakat, mereka tidak ada hak milik penuh atas tanah pertanian dan halaman yang didudukinya.

Namun kedudukannya sedemikian rupa sehingga mereka harus dianggap sebagai anggota-anggota masyarakat hukum itu, dan termasuk isi ni huta. Mereka yang menjadi keluarga semenda terkemuka mewakili golongan-golongannya dalam pemerintahan dan kebanyakan dapat mendirikan dusun sendiri dalam masyarakat wilayah (walaupun kedudukan dusun-dusun itu seluruhnya adalah tetap: tempat buat penduduk penumpang saja), namun mereka karena lamanya berdiam bersama-sama mempunyai kedudukan yang amat kokohnya.

Clan-clan atau bagian-bagian clan Batak disebut marga, dan bagian-bagian clan yang di sesuatu daerah adalah “tuan rumah” kebanyakan (di bagian selatan tidak) disebut marga tanah. Dalam bahasa Belanda “heersende” atau “regerende” marga (marga yang menguasai atau marga yang memerintah) berhadapan dengan orang-orang dari marga lain (penduduk penumpang) yang disebelah Utara disebut parrippe. (Di sebelah Selatan maksudnya parrippe ialah kelas rakyat, berhadapan dengan kelas penghulu).

Dengan menerobos perhubungan antara marga tanah dan penduduk penumpang berlakulah lain perhubungan yang ada pertaliannya dengan perhubungan tersebut pertama tadi dengan cara tertentu, yaitu: marga yang  menyerahkan wanita-wanita.

Masing-masing marga mempunyai “langganan” tetap dengan marga lainnya yang mengakibatkan, bahwa dalam prinsipnya pemudi-pemudi dari satu marga dikawinkan dengan laki-laki dari marga yang lain itu. Jadi yang pertama itu adalah marga yang menyerahkan wanita-wanita (di Toba disebut Hula-hula, di sebelah Selatan disebut Mora), yang kedua ialah marga yang menerima wanita-wanita yang disebut boru atau beru.  Perhubungan ini tidak boleh bertimbal-balik, maka dari itu istilahnya; asymmetrisch connubium.

Kedudukan suatu huta pada masyarakat adat Batak melekat kepada marga apa yang terlebih dahulu membuka dan mendiami huta tersebut.

Pada masa dahulu kala, bahwa membentuk atau membuka huta adalah melalui membuka hutan dan ketika itu kepemilikan hutan belum ada, termasuk
republik ini karena dikala itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan Kolonial pun belum ada.

Manusia sebagai makhluk sosial membentuk komunitas, selanjutnya kelompok ini membentuk huta (baca: perkampungan atau permukiman) dan marga yang pertama  mendiami huta lah yang menjadi raja huta dan dalam istilah Batak sering disebut Sisuan Bulu (baca: menanam bambu). Pertanda sebuah huta
biasanya pohon Baringin atau Jabi-jabi atau batang bambu, sehingga diabadikan di dalam umpasa,” Sinuan bulu sibahen na las, sinuan partuturan sibahen na horas”  artinya, bahwa tujuan menanam batang bambu adalah agar huta terlindung dan nyaman, demikian pula tujuan pembentukan kekerabatan agar hubungan semakin akrab harmonis.

Atau umpasa,”Bulung ni hariara mengakkat manginsua, dihuta soada mara dibalian huta pe so jadi mahua”. Artinya, di dalam huta tidak ada marabahaya dan diluar huta pun tidak ada ancaman apa-apa sama sekali.

Dalam struktur huta masyarakat adat Batak bahwa yang berdiam di dalam huta  biasanya adalah satu marga tertentu dan marga inilah yang memiliki hak-hak tanah di wilayah huta tersebut. Bila ada marga-marga lain di dalam satu huta biasanya marga tersebut adalah karena mengawini puteri (boru) marga huta tersebut. Marga pendatang baru di dalam huta menurut adat Batak disebut “Sonduk Hela” ( baca: menumpang di rumah mertua) ataupun “Na Hinomit atau maisolat” (baca: menumpang).

Kedudukan Sonduk Hela, Na Hinomit, atau Maisolat dalam hak kepemilikan tanah tidak memiliki hak kepemilikan penuh dan permanen karena mereka bukanlah marga tanah,   sipungka huta atau sisuan bulu.

Dalam adat Batak Hula-hula sering memberikan “Pauseang” (baca: warisan) berupa sebidang tanah sawah atau tanah ladang kepada borunya. Tetapi
pemberian warisan tersebut  hanya sebatas pengusahaan atau hak pakai sepanjang boru tersebut tidak memindahkan hak atau menjualnya kepada pihak lain. Karena dalam hukum adat Batak tanah pauseang yang diterima dari Hula-hula jika ingin menjual atau memindahkan hak kepemilikan harus dijual atau dikembalikan kepada Hula-hula sebagai pemilik hak semula.

Oleh karena itu, pemberian pauseang (warisan) kepada boru secara de facto adalah sebuah penyerahan hak penguasaan atau hak pakai sepanjang boru tersebut tidak memindahtangankan kepada pihak lain. Karena secara  de jure tanah pauseang yang diberikan kepada boru tetap merupakan hak milik marga Hula-hula yang memberikan.

Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelanggengan hak kepemilikan tanah marga pada satu wilayah hukum adat yang menjadi warisan menurut garis bapa (vaderrechtelijk atau patrilineal) sepanjang masa. Dengan demikian luas wilayah hak kepemilikan marga dapat dipertahankan, eksistensi huta marga - marga suku Batak bisa dipertahankan secara permanen dan hingga kini masih bisa dilihat di daerah-daerah masyarakat Batak.

Marga boru yang secara terus-menerus berdiam atau bermukim di tanah marga Hula-hula kemudian membentuk huta dengan cara meminta persetujuan kepada Hula-hulanya melalui hukum adat Batak yang disebut “Mangadathon Huta”. Dengan poses hukum  adat huta marga boru resmi memiliki sebuah huta
atau sosor beserta hak kepemilikan tanah yang melekat atas pengakuan terbentuknya huta atau sosor tersebut.  Selanjutnya berhak membangun
Tambak secara sah menurut adat Batak karena huta tersebut telah memiliki kedudukan yang sama dengan huta marga sisuan bulu, sipungka huta, atau raja huta pasca peresmian huta secara adat Batak.

Jadi, Tambak adalah bukti hak kepemilikan tanah atau huta menurut hukum adat dan inilah salah satu kearifan lokal Suku Batak untuk mengakui hak-hak keperdataan. Sehingga tidak sulit untuk memastikan hak kepemilikan tanah marga-marga Batak karena keberadaan Tambak adalah pengakuan resmi secara adat atas huta atau perkampungan masyarakat.

Menurut Iman Sudiyat (1981), “ Orang Batak membedakan anggota marga yang berkuasa dalam suatu wilayah dari anggota marga penumpang (marga tanah – marga paripe)”. Sementara dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria,  Hak Milik atas tanah dapat diperoleh dengan jalan; 1), membuka tanah hutan/tanah belukar. 2), mewarisi tanah. 3), menerima tanah karena pembelian, penukaran, hadiah, dan 4), daluwarsa (verjaring).

Pada mulanya bahwa huta suku Batak adalah melalui membuka tanah hutan/tanah belukar yang termasuk hak purba persekutuan hukumnya. Dengan demikian tercipta lah suatu hubungan hukum antara si pembuka tanah dengan tanahnya, dengan konsekuensi : ia berhak mengolahnya, sedang orang lain tidak boleh mengganggunya.

Akan tetapi karena semua tanah dalam lingkungan persekutuan hukum itu bertujuan untuk dimanfaatkan demi kepentingan persekutuan hukum beserta warganya masing-masing, maka si pembuka tanah juga harus membuktikan bahwa ia betul-betul memanfaatkan tanah yang dibukanya itu. Ia harus melanjutkan pekerjaan itu dengan mengolahnya sebagai tanah pertanian atau pekarangan untuk keperluan somahnya ( baca: keluarga; anak, suami, istri,dan sebagainya yang serumah).

Menurut pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hapusnya hak milik karena : a), Tanahnya jatuh pada negara. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA dan UU No. 20 Prp Tahun 1961, yakni untuk kepentingan umum. b), Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. c), Karena tanahnya ditelantarkan. d), Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA, yang intinya bahwa setiap orang asing yang sesudah berlakunya UUPA jika memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa surat wasiat atau percampuran harta perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya maka hak miliknya wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut. e), Karena ketentuan pasal 26 ayat 2 UUPA yang intinya setiap perbuatan-perbuatan yang dimaksud langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing atau kepada badan hukum selain yang telah ditentukan oleh pemerintah adalah batal karena hukum perbuatan itu misalnya jual beli, hibah, pemberian dengan wasiat dan lain-lain. Dan, f), Karena tanahnya musnah. (Liliek Istiqomah, SH, 1982).

Yang menjadi pertanyaan adalah masih berlaku atau diakui kah hukum adat pasca keluarnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ?

Menurut Iman Sudiyat (1981), Hak purba persekutuan hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No.5/1960, LN 1960/104). Dalam pasal 3 dinyatakan: “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1+2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehinggga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum)lain yang lebih tinggi”. Hukum dasar tak tertulis atau hukum adat adalah salah satu hukum tertinggi selain daripada UUD 1945.

Selanjutnya tentang pelaksanaan hak ulayat dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut:” Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.

Ini berarti: berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah tidak boleh lupa, bahwa Tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria ialah: a), meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. b), meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. c), meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.( Prof. Boedi Harsono,SH, 1989).

Dalam konsideran Menimbang huruf (a) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas dikatakan, bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai funksi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya pada frase Berpendapat huruf (c) dan huruf (d) selengkapnya berbunyi; huruf (c), bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan Cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan huruf (d), bahwa hukum agraria tersebut harus merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

Pelestarian Lingkungan hidup.

Sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Ir. F. Gunawan Suratmo bahwa lingkungan hidup harus dijelaskan, lingkungan hidupnya siapa, apakah lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup gajah, lingkungan hidup lumba-lumba, lingkungan hidup pohon meranti atau lingkungan hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.

Hal ini untuk mempertegas hubungan saling mempengaruhi atau saling tergantung satu sama lain dalam konsep positif yang dibudayakan menjadi sebuah peradaban masyarakat, bangsa ataupun negara akan menjadi tatanan kehidupan setiap komunitas.

Manusia yang selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup akan terhindar dari pola pikir egoistis karena selalu beraksioma dan berikhtiar bahwa kepunahan salah satu elemen lingkungan hidup lambat atau cepat akan bermuara pada terganggunya harmoni hidup secara universal, bahkan kepunahan secara tragis.  

Seperti telah diuraikan pada awal tulisan ini bahwa, di dalam tradisi adat-budaya Suku Batak, seseorang orang tua meninggal Sarimatua, Saurmatua, dan Saurmatua Maulibulung akan dikebumikan ke dalam Tambak. Dan di atas Tambak tersebutlah ditanam pohon Beringin (Baringin, Jabi-jabi
ataupun Hariara) sebagai pertanda eksistensi sebuah Tambak sesuai hukum adat Batak.

Penanaman pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara oleh para keturunan orang tua yang meninggal  pada awalnya mungkin  hanyalah bersifat tradisi budaya adat saja karena pada ketika itu kerusakan lingkungan hidup masih belum separah saat ini.

Tetapi makna penanaman pohon Baringin, Jabi-jabi ataupun Hariara adalah suatu upaya melestarikan lingkungan hidup.

Penentuan jenis pohon Baringin, Jabi-jabi ataupun Hariara yang dikenal satu jenis pohon berakar kuat, berbatang kuat dan berdaun lebat adalah salah satu jenis pohon yang sangat cocok untuk memberikan kesejukan di sekitar Tambak. Karena itu pulalah para tetua Suku Batak sering melakukan perundingan adat budaya Batak di bawah pohon Baringin, Jabi-jabi ataupun Hariara yang sering disebut “Partungkoan”.

Pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara berakar dan berbatang kuat, berdaun lebat dipersonifikasikan menggambarkan keturunan orang tua meninggal tersebut. Sehingga di dalam ungkapan-ungkapan budaya adat Batak, “ Marurat tu toru (bermakna : anak laki-laki), Marbulung tu ginjang (bermakna: anak perempuan atau boru), dan Mamarpar tu lambung (bermakna: cucu, cicit, buyut baik dari anak laki-laki maupun dari boru) seperti pohon Baringin, Jabi-jabi ataupun Hariara dengan ikatan kekeluargaan yang harmonis seluruh keturunan si orang tua meninggal tetap langgeng sepanjang masa.

Dalam umpasa Batak dikatakan,” Hariara di partungkoan ni huta, di huta na so jadi marmara, dibalian hut ape tung so jadi mahua”. Artinya, di huta tidak ada masalah di luar huta pun tidak ada rintangan apa-apa.

Keberadaan pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap seluruh penghuni huta tersebut. Bukan seperti pengertian keliru sebagian orang belakangan ini bahwa Baringin, Jabi-jabi ataupun Hariara menjadi tempat hantu atau setan.

Partungkoan adalah tempat perundingan adat-budaya yang dilaksanakan para nenek moyang atau para leluhur, sehingga amat keliru besar kalau ada orang  menyatakan tempat hantu atau setan. Tudingan seperti itu adalah kekeliruan berpikir yang tidak boleh dibiarkan terjadi walau dengan alasan apapun.

Dan patut diduga sebagai upaya sistematis untuk merusak nilai-nilai luhur budaya-adat Suku Batak secara sengaja.  

Pemutarbalikan fakta-fakta nilai luhur yang menjadi peradaban Suku Batak harus diwaspadai sebagai upaya sistematis menghapus jati diri Suku Batak oleh pihak-pihak tertentu yang tidak rela melihat keunggulan peradaban Suku Batak. Berbagai upaya yang dilancarkan pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan budaya-adat Batak atas alasan-alasan tertentu patut dicermati dengan arif bijaksana.

Dan generasi-generasi Batak harus menyadari hal itu dengan cermat agar tidak terjebak pada siasat tersesat memutar logika.  

Pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariarana adalah salah satu jenis pohon berumur panjang dan hampir jarang digunakan menjadi bahan keperluan bangunan ataupun perabotan runah tangga, sehingga keberadaan pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara selalu eksis pelestarian lingkungan hidup. Barulah ketika seluruh keturunan orang tua meninggal berencana meningkatkan status pusara dari Tambak ke Simin atau Tugu pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara ditebang agar “Holi atau Saring-saring” (Tulang-belung) para leluhur dapat diambil dan dipindahkan ke dalam Simin.

Artinya, sejauh belum ada pemindahan tulang-belulang para leluhur dari Tambak ke dalam Simin pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara tetap lestari sebagai pertanda Tambak sepanjang masa. Tidak ada seorangpun dari keturunan leluhur yang mau mengusik keberadaan pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara dari atas Tambak karena akan mendapat protes keras dari kerabat keluarga lainnya.

Secara adat dan budaya Batak bahwa Tambak yang di atasnya tumbuh pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara merupakan lambang pemersatu bagi seluruh keturunan para leluhur sekaligus pemastian hak keperdataan hukum adat yang menunjukkan asal-usul ataupun “Bona Pasogit” marga-marga tertentu.

Sehingga eksistensi Tambak adalah salah satu wujud nyata pelestaraian lingkungan hidup kekeluargaan Suku Batak yang menggambarkan asal-usul atau Bona Pasogit sekaligus melestarikan lingkungan hidup fisik agar terhindar dari ancaman pemanasan global (global warming) sebagaimana menjadi isu internasional belakangan ini.

Berdasarkan analisis pemikiran demikian yang tentu masih memerlukan pendalaman secara konprehensif baik dari kajian-kajian budaya maupun kajian lingkungan hidup sehingga eksistensi Tambak yang pada era belakangan ini hanya dianggap sebuah tradisi belaka tanpa memahami makna secara paripurna dapat diluruskan.

Berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup yang digalakkan pada masa-masa belakangan ini seperti gerakan menanam sejuta pohon yang cenderung bersifat pragmatis dan diduga bernuansa proyek perlu dievaluasi dengan merevitalisasi kearifan lokal pelestarian lingkungan sebagaimana telah diterapkan Suku Batak sejak nenek moyang.

Jenis tanaman pohon yang disesuaikan dengan fungsi dan manfaat terhadap kehidupan rakyat setempat patut menjadi elemen dasar lestari lingkungan sebagaimana jenis pohon Baringin, Jabi-jabi, ataupun Hariara yang merupakan tanaman berbasis lingkungan. Pohon-pohon lokal yang serasi dengan kondisi iklim menjadi salah satu pilihan tepat untuk mengembalikan kelestarian lingkungan secara alamiah.

Karena kerusakan lingkungan hidup saat ini tidak terlepas dari egoisme ekonomi yang selalu beraksioma menggaruk keuntungan keekonomian melalui pemaksaan jenis tanaman pohon tertentu, misalnya Eucalyptus dan lain sebagainya yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata para investor kehutanan.

Hal yang patut menjadi perhatian serius dalam pelestarian lingkungan hidup belakangan ini adalah kerusakan lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh
pihak yang tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Artinya, dosa perusak lingkungan hidup atas nama investasi kehutanan ditimpakan kepada rakyat tak berdosa yang tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup. Ini tentu tidak adil.

Suku Batak yang sejak zaman nenek moyang melaksanakan kearifan lokal pelestarian lingkungan melalui eksistensi Tambak yang hingga kini masih terus dilestraikan dalam budaya adat Batak. Kearifan-kearifan lokal diberbagai suku bangsa Indonesia perlu diinventarisir kemudian dijadikan model-model pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi rakyat setempat akan menjamin kesuksesan pelestarian lingkungan hidup. Bukan seperti program lingkungan hidup belakangan ini yang hanya sekadar proyek bernuansa politis.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan di republik ini menyadari bahwa eksistensi Tambak merupakan kearifan lokal
pelestarian lingkungan hidup sehingga dengan serta merta mengklaim secara sepihak huta, atau perkampungan, pekuburan, Tambak, rumah ibadah dan tanah ulayat masyarakat hukum adat melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ? Inilah problema berbangsa saat ini.
Medan, 6 Juni 2011

*Direktur Eksekutif LSM Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP), Penasehat Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan, Wakil Sekretaris II Parsadaan Toga Sihombing (Partogi) Kota Medan,

Juga Penulis Buku: Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H.Syamsul Arifin Silaban SE, Rakyat Tidak Lapar, Tidak Bodoh, Tidak Sakit dan Punya Masa Depan. Potret Retak Berbangsa Bernegara, dan Indikator Bangsa Bangkrut.

Tinggal di Medan. *  



Share |

Last Updated (Monday, 06 June 2011 16:50)