KEPEMILIKAN HARTA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Oleh Thomson Hutasoit

Kepemilikan sesuatu harta berdasarkan hukum adat tentu memiliki sifat yang berbeda satu sama lain sesuai dengan susunan berhukum ikatan geneologis (keturunan) yang dikenal dalam hukum adat seperti; clan bapa (patrilineal), clan ibu (matrilineal) dan dubbel unilateral (parental) yakni ikatannya ke semua pihak (bapa dan ibu).

Ketiga jenis ikatan geneologis ini memiliki perbedaan satu sama lain dalam kepemilikan harta menurut garis keturunan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Suku Batak menganut ikatan keturunan berdasarkarkan garis bapa sehingga hak kepemilikan harta menurut adat Batak diletakkan pada anak laki-laki.
Sebaliknya, Suku Minangkabau yang menganut ikatan keturunan ibu meletakkan hak kepemilikan pada anak perempuan. Selanjutnya pada ikatan keturunan dubble unilateral meletakkan hak kepemilikan pada anak laki-laki dan anak
perempuan.

Kepemilikan harta menurut hukum adat Batak adalah sesuatu yang tidak bisa disepelekan, disia-siakan, karena harta tersebut berasal dari hasil keringat orang tua yang diperoleh dengan cara membanting tulang atau hasil kerja keras sehingga sering dikatakan “ holi-holi ni natoras” atau dalam terjemahan bebas adalah tulang-belulang orang tua karena melalui banting tulanglah harta tersebut diperoleh.

Karena itu pulalah, maka anak-anaknya harus mengetahui dan memaknai bahwa harta warisan orang tua tidak boleh disia-siakan atau dianggap sepele. Segala sesuatu yang dipunyai ( Parnampunaon Arta) harus diketahui secara jelas dari mana asal-usul harta tersebut.

Ada beberapa cara seseorang punya harta seperti; berasal dari mata pencaharian, pemberian orang tua laki-laki (baca: panjaean), pemberian Hula-hula (baca: pauseang), melalui jual-beli ( baca : dituhor), melalui gadai (baca” dondon), melalui tukar guling (baca: marlibe), dan lain sebagainya.

Dalam Suku Batak seluruh kepunyaan (baca : kepemilikan) harta haruslah berasal dari cara yang jelas dan benar agar terhindar dari persoalan di kemudian hari, serta mendatangkan berkat dan rezeki, karena apabila asal muasal harta tersebut berasal dari cara-cara yang tidak benar akan mendatangkan malapetaka di hari-hari yang akan datang.

Kepemilikan harta dari cara-cara kelicikan (baca: na geduk), tipu daya (baca: mangoto-otoi) ataupun melalui jalan yang tidak benar diyakini oleh Suku Batak tidak akan membawa berkah, seperti mengumpul dompet bocor (baca: puro na marruang) atau menampung air ke dalam liter bocor ( baca: solup na matombuk), serta menunggu aib.

Sehingga di dalam wejangan Suku Batak dikatakan” Pinantomhon hujur sano,
mate babiat di rura, parbalohan unjur ni tano, di paorot manompi mara”. Ndang alani na ahut umbahen na luhut, ndang alani na ginulut umbahen na guk-guk. Na tiur do songon ari, rondang songon bulan, rintar songong boning di gala, tio songon mata ni mual”.

“Ompunta Si Raja Batak, mula marga houm bangso, luhut do pusakana, arta barang dohot tano”. “Martampuk bulung, marbona sangkalan, martanda do suhut, marnampuna do ugasan”.(Raja Patik Tampubolon, 1974).

Asal-usul harta tidak boleh melalui segala cara, tetapi melalui cara-cara yang patut dan benar menurut adat Batak. “ Ai habang pe lali, ndang habang tukko, habang pe tukko, ndang habang tano, jadi tung so ulahonon do ‘ Ijuk di para-para, hotang di parlabian, na bisuk sidok hata, na oto tu pargadisan” dalam memperoleh harta.

Tetapi pada masa belakangan ini prinsip-prinsip hukum adat Batak dalam kepemilikan harta termasuk pembagian warisan orang tua kerap menjadi pertengkaran. Dan yang paling memprihatinkan, bahwa perselisihan pembagian warisan orang tua telah diseret ke meja peradilan hukum negara.

Permasalahan pembagian warisan Suku Batak yang dilandasi falsafah Dalihan Na Tolu (DNT) yakni; Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru adalah jalan yang paling baik agar hubungan harmoni kekeluargaan bisa dipertahankan setelah orang tua meninggal.

Perselisihan pembagian harta warisan orang tua tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, misalnya kesamaan dan kesetaraan pembagian harta an sich. Tetapi lebih luas daripada itu adalah kelanggengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan pada generasi-generasi berikutnya. Karena amat sangat keliru hubungan bersaudara sekandung ( baca: Marhaha, Maranggi, Mariboto) harus putus akibat perselisihan harta warisan peninggalan orang tua.

Sekalipun menurut yurisprudensi hukum bahwa hak laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama, tetapi hukum adat Batak yang mengatur susunan ikatan keturunan berdasarkan garis keturunan bapa (baca: laki-laki) sampai kapanpun selama hukum adat Batak masih dianut Suku Batak akan tetap abadi sepanjang masa.

Filosofi Hukum adat Batak adalah,” Jongjong pe adat ndang jadi tabaon, Peak pe adat ndang jadi lakkaan”. Artinya, dalam keadaan apapun, dengan alasan apapun, dan kapanpun adat tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Karena apabila hukum adat bisa dipermainkan semau gue, maka makna sejati dari hukum adat tidak ada sama sekali alias suka-suka (Baca: silomo-lomo).

Ikatan keturunan garis bapa (patrilineal)

Suku Batak menganut ikatan keturunan garis bapa (laki-laki) sehingga sebagai generasi penerus atau ahli waris kepemilikan harta diletakkan pada anak laki-laki. Hal ini adalah salah satu ciri ikatan geneologis patrilineal yang selanjutnya bisa ditelusuri melalui penulisan garis silsilah (baca: Tarombo) Suku Batak.

Dalam Tarombo Suku Batak nama anak perempuan (baca: Boru) tidak pernah dicantumkan. Mengapa ? Jawabannya, adalah karena boru akan mengikuti silsilah suaminya (baca: marga lain) dan didalam pengertian Suku Batak bahwa anak laki-laki adalah Sijungjung Baringin atau penerus garis keturunan, sedangkan boru adalah Patimbo Parik ni halak atau melekat dengan silsilah marga suaminya.

Hal ini sudah merupakan konsekuensi hukum adat berdasarkan ikatan garis bapa (patrilineal) sehingga tidak boleh dikatakan melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan ini akan berlaku timbal balik.

Pemahaman jenis ikatan keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental harus diposisikan secara proporsional, bukan hanya semata mempertimbangkan keuntungan materi seperti pembagian hak waris yang meminta posisi sepadan dan setara antara laki-laki dan perempuan (baca: boru).

Di dalam hukum adat Suku Batak dikenal ungkapan “ Boru hangoluan, Anak hamatean” yang berarti bahwa, selama orang tua masih hidup dan sehat si orang tua tersebut bisa tinggal di rumah borunya, tetapi dikala orang tua tersebut meninggal harus meninggal di rumah anaknya laki-laki”. Mengapa ?

Jawabannya, bahwa apabila seorang orang tua meninggal di rumah boru yang nota bene di rumah marga lain, maka anaknya akan berhutang adat terhadap marga hela (baca” suami boru). Karena dalam susunan ikatan keturunan garis bapa (patrilineal) hak kepemilikan harta (baca: Parnampunaon di Arta) adalah laki-laki. Sebaliknya, dalam susunan ikatan keturunan garis ibu hak kepemilikan harta terletak pada perempuan. Ini adalah ketentuan hukum adat yang dianut berdasarkan ikatan geneologis.

Menurut Iman Sudiyat (1981) ada beberapa jenis pembagian harta-kekayaan antara lain: Asas hukum waris Batak-Toba, bahwa yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak-anaknya laki-laki, diperlunak dengan pembekalan
tanah pertanian atau ternak oleh si ayah kepada anak-anaknya perempuan yang tak kawin dan yang akan kawin, serta keturunan sulung dari anak perempuan tersebut. (“Saba bangunan”, “pauseang”, “indahan arian”).

Norma hukum Minangkabau, bahwa harta seorang laki-laki hanya diwariskan olehketurunan ibunya, dapat ditoleransikan dengan praktek bahwa hampir setiap ayah membekalkan/mewariskan sebagian atau seluruh harta pencariannya kepada anak-anaknya.

Di daerah Ambon yang bersistem patrilineal, sudah merupakan kebiasaan bahwa seorang ayah mempelai perempuan membekalkan kebun buah-buahan (“dusun lele peello”) kepada keluarga muda itu. Pengingkaran hak waris anak angkat yang dahulu dilakukan hakim-hakim agama di Jawa, dapat dilemahkan dengan pembekalan harta atau sebagaian dari padanya kepada anak angkat yang bersangkutan.

Orang-orang tanpa anak dapat menguasai harta milik pribadinya tanpa pembatasan-pembatasan menurut hukum waris, kecuali jika ikatan kerabat sedemikian kuatnya, sehingga hartanya secara keseluruhan ataupun sebagian harus diwariskan kepada kelompok ahli-waris yang lebih luas.

Pewarisan dalam pembekalan itu sering juga dilakukan untuk menjamin posisi materiil sang istri.

Pemberian “modal dasar berumah tangga” kepada anak perempuan yang kawin dapat pula dipandang sebagai (semacam) pewarisan.

Di dalam hukum adat Batak-Toba pasca anak perempuan telah melaksanakan
perkawinannya secara otomatis keluar dari kerabat ayahnya, sehingga ia tidak dapat menuntut hak mewaris tanpa wasiat.

Tanah di kalangan orang-orang Batak-Toba diberikan sebagai hadiah perkawinan kepada anak perempuan (beserta suaminya); sepeninggal wanita tersebut tetap tinggal pada suami dan kerabat pria tersebut, dengan catatan bahwa pihak boru (kerabat si pria) sampai beberapa generasi tidak boleh menguasai tanah tersebut tanpa sepengetahuan pihak hula-hula (kerabat si wanita) dan memberikan hak mendahului beli kepada kerabat itu.

Pemberian hak waris istimewa kepada anak laki-laki pada sistem patrilineal merupakan hal yang membedakan dengan sistem matrilineal yang memberikan hak istimewa kepada perempuan, maupun sistem parental yang memosisikan hak seimbang antara laki-laki dengan perempuan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemberian hak keistimewaan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tidak ? Tentu menjawab pertanyaan demikian akan ditinjau dari dua sudut pandang berhukum yang dianut di tengah-tengah masyarakat hukum itu sendiri. Tetapi yang harus dipertimbangkan secara konprehensif adalah kondisi faktual yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, termasuk dalam implementasi hubungan interaksi kekeluargaan dan kekerabatan serta dampak negatif atas pilihan berhukum yang diambil.

Artinya, apabila masyarakat huhum adat memilih penyelesaian perselisihan pembagian harta warisan maka dampak dari pilihan berhukum tersebut akan mempengaruhi harmoni hubungan sebagaimana diatur dalam hukum adat.

Perselisihan pembagian harta warisan di Suku Batak-Toba pada dasarnya hanyalah bersifat kasuistik.

Karena hingga saat ini, pembagian harta warisan orang tua masih didasarkan pada hukum adat yang menjadi tatanan berhukum Suku Batak-Toba. Jadi, andaipun terjadi beberapa perselisihan pembagian harta warisan tidaklah merupakan gambaran bahwa saat ini Suku Batak-Toba tidak lagi mengakui susunan ikatan keturunan berdasarkan garis bapa (patrilineal) karena Falsafah Dalihan Na Tolu (DNT) yakni; Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru masih dipraktekkan dalam tata hubungan kekeluargaan Suku Batak-Toba.

Menurut Datuk Usman, “Sekarang timbul soal, bagaimana kalau terjadi perselisihan dalam pewarisan menurut hukum kebapaan. Pasca putusan Mahkamah Agung tertanggal: 10 Maret 1971 dengan Nomor 182K/Sip/1970 (Yurisprudensi Indonesia Penerbitan II/71 halaman 24). Yang menyatakan, “ tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adapt yang harus diperhatikan/diperlakukan adalah hukum adat (Yurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilakukan,
jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini”.

(Perkara ini terjadi di Tanah Karo, oleh sebab itu pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan No. 156/3/1968 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 444/1969.)

Jadi dengan melihat putusan Mahkamah Agung di atas, jelas pada kita hukum adat waris yang asli dikalangan yang berdasar pada patriarchaat yang membedakan antara laki-laki dan wanita tidak lagi dapat dipertahankan.

Yang dipakai pada waktu sekarang ini adalah Yurisprudensi yang telah ada yaitu antara lain, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961 Nomor 179 k/Sip/1961, yo Pengadilan Tinggi Medan 29 Desember 1959 Nomor 204/1959 dan Pengadilan Negeri Kabanjahe 8 September 1958 No. 5/1957 (lihat Kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat oleh Prof. Subekti SH dan J. Tjomara halaman 85).

Dimana oleh Mahkamah Agung dinyatakan: Bahwa berdasarkan selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara pria dengan wanita, dalam beberapa keputusan diambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan laki-laki seorang peninggal harta, bersama hak atas harta warisan; dalam arti bahwa sebagian anak laki-laki adalah sama dengan bahagian anak wanita (perempuan)”.

Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi hukum adat hanya mampu menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan belaka. Sementara ekses negatif terhadap terdegradasinya hukum adat sebagai pranata berhukum dalam struktur masyarakat hukum adat tidak akan pernah terselesaikan, bahkan akan menimbulkan terputusnya hubungan bersaudara termasuk kepada generasi-generasi berikutnya terluput dari Yurisprudensi hukum adat tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah hak apa sebenarnya yang dipunyai oleh anak perempuan seperti yang dimaksud oleh Mahkamah Agung, sebab menurut hukum adat yang dianut oleh kekeluargaan patriarchaat, anak perempuan bukan ahli waris dari peninggal harta (orang tuanya)?”.

Dalam hukum adat Batak-Toba yang menganut ikatan kekeluargaan patrilineal anak laki-laki lah penerus garis keuturunan di Silsilah (baca: Tarombo) karena anak perempuan akan menjadi kerabat marga suaminya (baca: Tarombo suami) karena marga suami si perempuan tentu tidak akan satu marga dengan marga si perempuan.

Apakah anak perempuan dimasukkan dalam Silasilah atau Tarombo marga Suku Batak ? Tentu tidak ! dan menurut hukum adat Batak-Toba justru penulisan Silsilah atau Tarombo inilah hak waris yang fundamental, sedangkan harta dalam arti fisik adalah hak yang melekat.

Sehingga dari segi pandangan hukum adat Yurisprudensi hukum adat justru merusak tatanan hukum adat asli baik dalam struktur sistem patrilineal maupun matrilineal yang telah dianut oleh masyarakat hukum adat.

Pada hukum adat Suku Batak-Toba kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan tetap juga ada, sehingga dikenal ungkapan, “ Dompak marmeme anak, dompak marmeme boru” artinya si orang tua memperlakukan anak-anaknya laki-laki dengan perempuan dengan setara. Misalnya, menyekolahkan anak laki-laki dan anak perempuan, mengawinkan, memberikan sebahagian dari harta kepemilikannya, dan lain sebagainya. Namun, kesamaan hak yang dimaksudkan bukan lah harus berarti sama ukuran dan timbangan karena menurut fisosofi Suku Batak, “ Ndang alani na ahut umbahen na luhut, Ndang alani na ginulut umbahen na gukguk” artinya, bukan karena digaruk atau dirampas maka harta itu menggunung, tetapi harta yang dimiliki benar-benar berasal dari jalan yang benar.

Asal-usulnya harus benar agar “Tarpasu-pasu” atau mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Umpasa Suku Batak mengatakan,” Ni durung si tuma, mangihut pora-pora, pasu-pasu ni hula-hula, maduma jala mamora”. Artinya, bahwa Suku Batak - Toba meyakini jika hula-hulanya ma masu-masu borunya akan menjadi kaya dan bahagia. Karena arti Maduma adalah memiliki harta, dan arti Mamora adalah dikaruniai keturunan (laki-laki dan perempuan) yang sering disebut Gabe.

“Durung do boru tomburon hula-hula. Songon na mandanggurhon batu tu dolok-dolok do mangalehon tu hula-hula” ini juga menggambarkan bahwa boru selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada hula-hulanya karena menurut pemahaman Suku Batak-Toba, Hula-hula lah mata ni ari binsar terhadap borunya.

Karena itulah, hingga saat ini Suku Batak-Toba sangat jarang menyelesaikan
perselisihan pembagian harta warisan di muka pengadilan. Dan selalu
mengutamakan penyelesaian perselisihan itu melalui proses hukum adat asli agar hubungan kekeluargaan dan kekerabatan bisa dipertahankan secara langgeng.

Kemenangan di peradilan umum tidak akan memberikan kebahagiaan secara langgeng, malah menimbulkan penyesalan mendalam yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga sering timbul kalimat,” Mardomu di tano rara” yang berarti tidak pernah ada titik temu hingga akhir khayat. Ini sangat keliru dan memprihatinkan, dan tidak boleh terjadi kepada Suku Batak yang sudah mengenal agama. Horas.

Medan, 8 Juni 2011

Thomson Hutasoit, Direktur Eksekutif LSM Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP), Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara. Penasehat Punguan Borsak Bimbinan
Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan, Wakil Sekretaris II Parsadaan Toga Sihombing (Partogi) Kota Medan.

Share |