PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT KEDUA HKBP DI JAKARTA

Oleh Ir  Timbul Raya Manurung

(SEBAGAI USULAN  MATERI  AMANDEMEN AP HKBP DAN KEPUTUSAN SINODE  GODANG 2012)

Pengantar :

Lima besar Lembaga Leagamaan  di indonesia  secara berturut turut adalah NU, Muhammadiyah, Gereja Katholik, HKBP dan  Al Wasliyah.

NU dengan basis utama di Jawa Timur, semula mempunyai kantor pusat di Jawa Timur, sekarang Pengurus Besar NU juga mempunyai Kantor Pusat PB NU di Jakarta.

Muhammadiyah yang berdiri  awalnya di Yogyakarta oleh Kyai Mohmamad Dahlan, dan berkantor pusat di Yogyakarta, sekarang Pengurus Pusat Muhammadiyah juga mempunyai kantor pusat kedua di Jakarta

Al Wasliyah yang berbasis di Sumatera bagian Utara , dengan kantor pusat  di Medan, sekarang juga sudah mempunyai kantor pusat kedua di Jakarta. Bahkan kantor pusat kedua sekarang lebih berfungsi dari pada kantor pusat yang pertama di Medan.

Para pengurus Pusat dan Petinggi  Lembaga Keagamaan NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah  secara bergiliran  bertugas di Jakarta, dimana Ketua Umum sendiri diharapkan minimal dua minggu di kantor pusat Jakarta dan dua minggu di kantor pusat yang berada di daerah.

Gereja Katholik di indonesia sejak awal sudah mempunyai kantor pusat di Jakarta yang dipimpin oleh Kardional.

Tulisan ini adalah untuk membahas pembentukan Kantor pusat kedua HKBP di Jakarta serta melihat manfaat dan fungsi daripada kantor pusat kedua tersebut.

FUNGSI KANTOR PUSAT KEDUA HKBP

Sebagaimana fungsi kantor pusat kedua dari lembaga keagamaan yang lainnya, tentulah fungsi dan manfaat kantor pusat kedua HKBP di Jakarta diharapkan akan mirip

  1. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi dan koordinasi rutin dan setiap saat dengan lembaga Kristen lainnya seperti PGI, KWI.  Fungsi ini pernah dilakukan HKBP ketika Ephorus HKBP DR SAE Nababan juga menjabat Ketua Umum PGI. Sehingga Ephorus HKBP DR. SAE Nababan sudah membagi waktunya secara bergilir di Pea Raja Tarutung dan di Jakarta.
  2. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi , kordinasi dan dialog rutin dan setiap saat dengan lembaga keagamaan diluar Kristen seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Alwasyah. Sehingga bila ada persinggungan dan miskounikasi ditingkat basis dapat segera dikomunikasikan dan dicari solusi bersama seperti kasus keributan dan penganiayaan pendeta  di  gereja HKBP  Tambun Bekasi. Bapak Prof. Mohammad Din Samsudin sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada saat sebagai Pembicara dalam Seminar Nasional Jubileum HKBP 150 tahun tanggal 7 April 2011 yang lalu di Medan menyatakan bahwa dia dulu akrab dengan pimpinan HKBP pada saat  DR. SAE Nababan yang juga menjabat Ketua Umum PGI.  Beliau juga mengharapkan agar HKBP dapat membentuk kantor Pusat yang kedua di jakarta, seperti juga halnya Muhammadiyah. Tampaknya Pimpinan Muhammadiyah merindukan pertemuan ruitn dengan para Pimpinan HKBP. Tidak perlu menunggu sampai jubileum 175 tahun, baru jumpa lagi.
  3. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi, audiensi , dialog dan sharing secara rutin dan setiap saat dengan Pejabat  instansi pemerintah. Misalnya dengan Menteri Agama dalam hal  pembinaan umat keagamaan , dengan Menteri Polkam – Kapolri – Kejagung – TNI dalam hal keamanan dan kerukunan beragama , dengan Menko Kesra – Menteri Pendidikan – Menteri Kesehatan dalam hal peninggkatan   kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Menteri lainnya yang terkait dengan program pelayanan HKBP dan kegiatan jemaat HKBP. Peraturan SKB 3 Menteri  tentang tata cara pendirian ruamah ibadah dapat juga dilooby untuk ditinjau kembali.
  4. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi rutin dan setiap saat dengan  Parlemen dan  para anggota DPR RI untuk menyikapi hal hal yang terjadi di masyarakat dan di warga HKBP  dan umat Krristen lainnya serta meinta agar NKRI , Pancasila dan UUD 1045 berlaku di semua wilayah Indonesia dan pembatalan Perda syariah tertentu  yang bisa menghambat pelayanan dan ibadah umat Kristen
  5. Pimpinan HKBP dapat bertindak sebagai nara sumber dan memberi pencerahan kepada organisasi kepemudaan, organisasi mahasiwa dan organisasi kemasyarakatan lainnya dengan secara rutin dan setiap saat bersedia berjumpa, dialog, sebagai pembicara di pertemuan dan seminar.
  6. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi rutin dengan para politisi, partai politik untuk sharing dalam peranan HKBP dan jemaat HKBP dalam  bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
  7. Pimpinan HKBP dapat melakukan komunikasi rutin dan setiap saat dengan Perwakilan Luar Negeri baik Kedutaan Besar negara sahabat, Organisasi luar negeri yang ada di indonesia seperti PBB, UNESCO, UNICEF  dan lain lainnya dalam rangka pengembangan jaringan HKBP di luar negeri dan sharing membahas isue isue yang aktual.
  8. Pimpinan HKBP juga  dapat melakukan pelayanan intern HKBP.terhadap Jemaat HKBP di daerah Jakarta dan sekitarnya (meliputi Jakarta,  Banten, Jawa Barat, Lampung) yang jumlahnya   cukup besar, jauh lebih banyak dari jemaat di bona pasogit  Tapanuli (meliputi eks kabupaten Tapanuli Utara, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan)

OPERASIONAL KANTOR PUSAT KEDUA HKBP DI JAKARTA

Fungsi Kantor Pusat HKBP kedua di Jakarta untuk pelayanan ekstern HKBP dan internal jemaat HKBP serta  berhubungan dengan pihak lain di luar HKBP. Untuk ini tentunya diperlukan Pimpinan HKBP yang mampu berdialog dan berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Prof. Mohammad Din Samsudin Ketua Muhammdiyah pada Seminar Nasional Jubileum 150 tahun  HKBP,  yang lalu juga mengatakan agar kita berdialog dan berkomunikasi untuk mencari solusi bersama secara jujur dan transparan. Tidak ada dusta diantara kita..

Kantor Pusat  Kedua HKBP di Jakarta tentunya  harus dilengkapi oleh tokoh tokoh dari anggota jemaat HKBP yang pintar lobbying dan berkomunikasi dengan pihak diluar HKBP. Pimpinan HKBP hendaknya  dapat mengajak mereka. Para tokoh tersebut bisa sajas para Pejabat yang masih aktif di Pemerintahan, Parlemen, dan instansi terkait. Para Pensiunan dan mantan Pejabat juga dapat dimanfaatkan. Para pengusaha, pakar / intelektual perguruan tinggi dan politisi/ aktifis adalah  potensi yang dapat dimanfaatkan HKBP.

Pimpinan HKBP bisa juga dengan mendayagunaan gedung HKBP  dan fasilitas  HKBP serta Sumber Daya Manusia  yang ada di kantor Distrik HKBP  di  Jakarta sebagai Kantor Pusat kedua HKBP di Jakarta, sampai selesai dibangunnya Gedung  Sopo Marpikkir di Jakarta.

Keberadaan Kantor Pusat Kedua HKBP di Jakarta, tentulah harus mempunyai payung hukum didalam Aturan Peraturan HKBP dan mejadi Program HKBP yang ditetapkan sebagai Keputusan   Sinode Godang 2012

Sambil menunggu penetapan oleh Sinode Godang HKBP tahun 2012 dan juga  mempunyai payung hukum didalam Aturan Peraturan HKBP, maka bisa dibuat keputusan bersama dari rapat  gabungan Pimpinan HKBP dengan Majelis Pekerja Sinode dan para Praeses.

Bila terbentuk Kantor Pusat Kedua HKBP di Jakarta, maka para Pimpinan HKBP  terpaksa akan membagi waktunya di Pea Raja Tarutung dan Jakarta untuk mengurus urusan ekstern HKBP. Para Pimpinan HKBP akan berkurang waktunya untuk mengikuti undangan dari Jemaat HKBP seperti kegiatan pesta Huria, Pesta Jubileum Huria, Acara Pamasumasuon anak Jemaat, Acara MBO dan lain lain. Konsekwensi logis akan berkurang sumber pendapatan  para Pimpinan HKBP berbentuk  hamuliateon dan sipalas roha  dari setiap acara  kegiatan yang seharusnya   dihadiri mereka.

Memang dilema juga bagi para Pimpinan HKBP dan para jemaat yang merindukan kehadiran para Pimpinan HKBP untuk kegiatan  yang  tersebar di seluruh Indonesia. .

Penulis  Ir. Raya Timbul Manurung MSc  (Jemaat HKBP Pabrik Tenun Medan)

 

S-1 Teknik Geologi UGM / S-2 Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam IPB

Alamat  : Jalan Kuali No. 8 Medan

HP. 0812 655 0015 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Share |