SOARA

Mendambakan Eforus HKBP yang Ideal

Oleh Bachtiar Sitanggang

HARI-HARI mendatang ini petinggi Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akan sibuk, mulai dari Parhalado Distrik sampai Parhalado Pusat untuk mempersiapkan dan memulai Sinode Godang (Sidang Raya) untuk memilih Pucuk Pimpinan HKBP.  Para pemimpin yang akan dipilih itu adalah Eforus (pemimpin tertinggi), Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen  Diakonia serta Kepala Rapat Pendeta, ditambah dengan 27 praeses yang akan memimpin 27 distrik.

HKBP yang sudah memiliki aturan yang baku dan telah berpengalaman dalam mengelola organisasi, sebenarnya tidak perlu diragukan lagi kalau soal aturan dan pengaturannya. Apalagi sebagai organisasi gerejani yang penuh dengan keyakinan akan penyertaan Roh Kudus dan Penggembalaan Allah, bahwa para peserta Sinode terutama para calon akan selalu dibimbing oleh Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan ajaranNya.

Dengan keyakinan itu pulalah semua jemaat HKBP termasuk orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh HKBP mendambakan terpilihnya Pimpinan Jemat mulai dari eforus sampai paraeses serta para staf yang baru nanti sebab akan ada pergeseran, baik karena mutasi maupun karena pensiun apalagi dengan kepemimpinan baru.

Dalam rangka mendambakan eforus dan para pemimpin yang baru itulah, jemaat mengharapkan proses pemilihan itu hendaknya dilakukan sesuai dengan kehendak dan Firman Allah. Apa dan bagaimana kehendak dan firman Allah itu, para petinggi HKBP pasti lebih tau dari jematnya.

Akan tetapi tidak hanya proses pemilihan itu yang dituntut sesuai dengan firman dan kehendak Allah, melainkan para kandidat pun hendaknya tetap berjalan sesuai dengan firman dan kehendak Allah.

Eforus yang Ideal

Terlalu utopis kalau sebenarnya dengan menggunakan kata-kata ideal. Tetapi untuk saat ini, di tengah carut-marutnya kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, baik pemerintahan, partai politik maupun organisasi sosial dan organisasi profesi.

HKBP sebagai perkumpulan orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti ajaran Kristus, hendaknya tidak sama seperti organisasi duniawi yang menghalalkan segala cara, sering diklaim melanggar hukum, KKN, serangan fajar dan kampanye hitamnya. Kita sadar yang ideal itu adalah relatif dan sangat subjektif, tergantung kepada siapa orangnya. Tetapi yang kita inginkan ideal itu adalah ideal di mata (paling tidak) jemat HKBP.

Menurut hemat kita, eforus yang ideal adalah seorang yang dipilih oleh para peserta Sinode Godang sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tentang Pemilihan Eforus dan Parhalado Pusat serta Praeses, terbebas dari isme-isme seperti primordialisme marga, partubu, luat, alumni, nepotisme, kolusi apalagi dengan pengaruh materi termasuk janji-janji kalau terpilih di kemudian hari. Amat memalukan kalau hal-hal seperti itu sempat terjadi.

Kalau isme-isme yang kita sebut sedikit di atas, turut serta mewarnai proses pencalonan dan pemilihan Pucuk Pimpinan HKBP periode mendatang,
yang akan digelar September 2012 ini, yah pertumbuhan iman kita akan terpengaruh.

Eforus, sekretaris jenderal, kepala-kepala departemen dan para praeses yang ideal adalah pribadi-pribadi yang menurut kita mempedomani dalam
hidup dan kehidupannya terutama dalam pelaksanaan tugas tohonannya sebagaimana tertulis dalam Kitab Injil Matius  5:37: “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.  Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat.”

Dia tidak terpengaruh oleh siapapun termasuk isteri dan mertuanya apalagi orang kaya atau konglomerat seperti khotbah seorang pendeta tua. Ketika seorang kaya mengadakan kebaktian di rumahnya menyuruh sang pendeta untuk memakai toga dan si pendeta tersebut di kebaktian ulang tahun di rumah tangga tidak usah pakai jubah kebesaran pendeta dan orang kaya itu katanya marah dan meminta kepada eforus agar pendeta tersebut dipindahkan, karena disuruh pakai toga di rumahnya tidak mau. Tidak lama, sang pendeta itupun dipindah. Percaya atau tidak, yang bicara pendeta dari mimbar saat khotbah, dalam kaitannya
dengan kesalehan orang kaya Ayub kepada Allah, yang walaupun kaya tetapi taat dan rendah hati. Hanya saja sang pengkhotbah itu tidak menyebutkan, eforus yang kapan dan siapa namanya.

Contoh kecil saja, bagaimana agar eforus dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya, idealnya, harus menjadi nabi masa kini di wilayahnya, itulah pemimpin gereja yang ideal menurut hemat kita. Madabu Tu Ampuan Seorang yang telah berpengalaman di HKBP, ketika ditanya, bagaimanakah sebenarnya proses pemilihan di HKBP, apakah benar-benar  terbebas dari pengaruh KKN?

Dengan bijak sebagai seorang rohaniawan   mengatakan “songon na marsitijur tu langit madabu tu ampuan. Nidok pe manang dia diri niba do napinandohan” (seperti meludah ke langit, jatuh ke pangkuan. apapun yang diomongin diri sendiri yang dibicarakan).

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa di HKBP, masih terdapat hal-hal yang duniawi mendahulukan kepentingan sendiri, golongan dan tidak jarang berupaya melayukan orang lain. Kita sadar akan hal-hal seperti itu, tetapi hendaknya dapat dibedakan perebutan jabatan duniawi dengan jabatan penggembalaan jemat sebagai persekutuan Pengikut Kristus.

Memang agak sulit untuk menilai seseorang sesuai dengan firman dan kehendak Allah, karena semua akan mengatakan, kalau saya tidak dikehendaki Tuhan tidak mungkin saya tampil sebagai kandidat. Tetapi ke-kudus-an Tohonan Ha-Pandita-on dan Jabatan Ha-Eforus-on perlu dihormati dan dijaga sehingga tidak dicemari oleh kuasa-kuasa duniawi.

Menurut hemat kita, setiap acara sinode hendaknya dilakoni peserta sebagai sama seperti ibadah, tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi keagungan gereja dan Tohonan Ha-Pandita-on. Kiranya pengalaman yang melukai hati kita di masa lalu dapat menjadi cermin serta mengikuti ajaran Kristus saling mengasihi.

Dengan demikian para Pimpinan HKBP mendatang tidak hanya menggembalakan jematnya di dalam gereja saja tetapi juga harus dalam hidup dan kehidupan keseharian jemat diparmahani Pangula ni Huria songon Parhalado ni Kristus.***

Penulis adalah Jemaat HKBP Resor Pondok Gede, Bekasi

Last Updated (Tuesday, 24 July 2012 11:02)

 

SINODE DISTRIK HKBP DALAM RANGKA SINODE GODANG HKBP

Raya Timbul Manurung

Sinode Distrik HKBP akan dilaksanakan secara serentak di 27 distrik HKBP  Indonesia tanggal 24 – 26 Juli 2012. Sinode Distrik X Medan Aceh akan dilaksanakan di Sukamakmur Sibolangit.

Sinode Distrik, akan diikuti oeh resort - resort di distrik yang terdiri  dari 3 orang per resort yaitu Pendeta Resort, Utusan Sinode Godang dan Utusan Sinode Distrik. Juga diikuti oleh Praeses beserta ketiga orang kepala Bidangnya, serta  anggota MPSD dan MPS yang ada di distrik tersebut.

Sinode Distrik akan memilih dan menetapkan calon dari tiap distrik antara lain calon Eforus, calon Sekjen, Calon Kepala Departemen Diakonia, Kononia, Marturia, Calon Praeses, Anggota MPS dan Anggota MPSD untuk periode 2012 – 2016. Setiap Sinode Distrik dapat mengusulkan maksimal dua nama untuk calon eforus, calon Sekjen, Calon Kepala Departemen. dan  5 nama untuk calon Praeses.

Calon yang ditetapkan  dalam Sinode Distrik akan dibawakan ke Sinode Godang HKBP yang akan diadakan tanggal 12 – 16 September 2012 di Sipoholon Tarutung. Semua calon Eforus, Sekjen, Kepala Departemen dan Praeses akan dipilih kembali  oleh Peserta Sinode Godang. Mekanisme cara pemilihan di Sinode Distrik dan Sinode Godang sudah ditetapkan dalam Aturan Peraturan HKBP.

Peserta Sinode Distrik dan Sinode Godang dalam memutuskan pilihannya umumnya berdasarkan kedekatan kepada si calon. Kedekatan tersebut bisa karena kedekatan dalam kekerabatan kekeluargaan, persahabatan di waktu masih kuliah atau selama bekerja sebagai pendeta.

Peserta sinode sering juga dalam pengambilan keputusan untuk mendukung calon karena balas budi sudah pernah ditolong oleh seseorang, atau juga karena diiming - iming tempat yang basah / sebagai  pendeta di gereja besar di kota atau jabatan yang empuk seperti praeses dan lain lain

Bagi peserta yang bukan pendeta, pengambilan keputusan umumnya karena diajak oleh pendeta resortnya atau karena kedekatan kepada seorang calon.  Mudah mudahan saja di HKBP belum terjadi money politik seperti di pilkada dan pemilu legislatif.

Namun peserta pendeta yang berasal dari guru huria mempunyai sifat agak unik dalam mengambil keputusan. Mereka cendrung tidak berani menunjukan pilihannya dan tidak independen. Mereka sangat takut dan sangat tergantung kepada arahan dari Pucuk Pimpinan HKBP.

Cara pengambilan keputusan di atas adalah hal yang wajar terjadi di HKBP.

Penulis mengusulkan alternatif lain dalam cara pengambilan keputusan  pribadi oleh Peserta Sinode Distrik dan Sinode Godang  Para peserta Sinode Distrik dan Sinode Godang harus  melihat tantangan umat Kristen dan Jemaat HKBP di Indonesia  saat ini dan di masa yang akan datang.

Tantangan dan hambatan itu antara lain ancaman terhadap pluralisme, NKRI dan Pancasila, primordialisme agama dan kesukuan, fanatisme kelompok, diskriminasi minoritas, kebencian terhadap umat Kristen, penyegelan gereja, berkembangnya perda, pelarangan pembangunan gereja, penikaman pendeta dan lain lain.

Saat ini ada 26 gereja HKBP yang disegel ataupun dilarang pembangunan gerejanya. Di Medan seperti HKBP Lau Dendang dan HKBP Binjai Baru.

Dahulu di masa konflik HKBP 1992 – 1998, ratusan parlape - lapean bisa dibangun menjadi gedung gereja yang megah tanpa IMB dan tidak dihalang - halangi. Sekarang sesudah HKBP damai dan bersatu, justru membangun gereja semakin susah.

Tantangan lain di HKBP adalah mewujudkan kesejahteraan pendeta dan sentralisasi penggajian parhalado fulltime di gereja HKBP. Eforus HKBP Bonar Napitupulu sudah 8 tahun jadi Eforus tidak berhasil mewujudkan program ini.

Untuk mewujudkan program internal HKBP di atas serta mampu memimpin HKBP  dalam menghadapi tantangan umat Kristen  di Indonesia saat ini dan di masa akan datang sangat diperlukan PEMIMPIN YANG TEGAS DAN BERANI.

Kita rindu ada pemimpin HKBP seperti Din Samsudin Ketua Umum Muhammadiyah yang berani lantang berbicara tentang Sembilan kebohongan SBY.

Untuk menghadapi tantangan umat Kristen pada masa yang akan datang, HKBP  sebagai gereja terbesar di Indonesia harus mampu merebut jabatan  Ketua Umum  PGI. Ketua Umum PGI yang berasal dari gereja kecil ataupun bukan orang Jawa,  terkesan disepelekan oleh Pejabat Pemerintah Pusat dan Lembaga Agama besar lainnya. Untuk mampu memimpin PGI , diperlukan Pendeta HKBP yang luwes, fleksibel, pragmatis dan biasa bergaul dengan pejabat pemerintah , dan organisasi lintas agama.

HKBP dalam menghadapi tantangan umat Kristen di Indonesia sangat  perlu menjalin hubungan internasional. Untuk itu HKBP harus merebut jabatan  ketua Umum Dewan Gereja Asia , Dewan Gereja Lutheran Dunia. HKBP sebagai gereja suku terbesar di Asia pantas untuk menjadi ketua Umum Dewan Gereja Asia (CCA) maupun Ketua Dewan Gereja Lutheran dunia. Untuk mampu memimpin organisasi internasional gereja diperlukan Pendeta HKBP yang fasih bahasa asing  Inggris dan Jerman, biasa hidup  di luar negeri, punya network internasional  serta dekat dengan LSM atau NGO internasional.

Kekuatan suatu organisasi gereja adalah pemahaman Theologinya yang terus menerus diperdalam ,  diperbarui dan dikembangkan. HKBP mempunyai Rapot Pandita. Hanya sayang ,  sudah empat tahun belum pernah ada Raport Pandita.  NU mempunyai Dewan Suro yang sangat menentukan pemahaman NU. Rapat Dewan Suro NU merupakan yang terpenting di NU.

HKBP perlu rutin membuat Rapot Pandita minimal sekali dua tahun dan diperlukan Ketua Rapot Pandita yang Doktor Theologia, yang memang biasa mengurusi pengajaran, tidak harus pengalaman berorganisasi ataupun tidak perlu harus  biasa  bergaul dengan politisi , pejabat maupun LSM.

Saat ini mencuat empat nama untuk calon eforus  antara lain DR Binsar Nainggolan (mantan dosen STT dan sekarang Kadep Marturia), WTP Simarmata (mantan Sekjen HKBP, dahulu sukses memimpin PGI Sumatera Utara), Nelson Siregar (Kadep Diakonia, aktif di LSM dan punya jaringan internasional yang kuat), serta Ramlan Hutahaeyan (sekarang Sekjen HKBP).

Bagaimana kans para kandidat dan kemana arah para peserta Sinode Distrik dan Sinode Godang?

Penulis melihat bahwa para peserta Sinode HKBP saat ini sudah mulai cerdas. Mereka akan memilih orang dengan melihat potensi yang ada serta kebutuhan umat Kristen/  jemaat HKBP yang akan datang. Semua orang akan belajar dari kemenangan Jokowi di pilgub DKI.

Semoga jemaat HKBP dan para sinodistan HKBP akan memilih sesuai kemampuan orangnya untuk menghadapi tantangan HKBP di masa mendatang. Pilihan calon bukan  karena diusung oleh incumbent Eforus. Foke sebagai gubernur incumbent juga gagal di pilgub DKI. Selamat bersinode. ***

 

REKSON SITORUS, SH: PELOPOR PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (12)

 

JAKARTA KOTA LINGKUNGAN

HIJAU, NYAMAN DANSEJAHTERA

 

Fauzi Bowo Gubernur Profinsi Jakarta menerapkan kebijakan Jakarta adalah kota lingkungan hijau, nyaman dan Sejahtera. Terbukti menurut Rekson Sitorus mengamati bahwa kebijakan itu sudah terbukti kebenarannya  dimana pada tahun 2012 4 kota Administrasi Jakarta mendapat piala Adipura Republik Indonesia sebagai kota yang berhasil mengelola kota berwawasan lingkungan.

Dan setiap  ada acara Fauzi Bowo selalu mengingatkan Jakarta  akan dikembangkan sebagai kawasan lingkungan hijau yang nyaman dihuni:

Pada Acara Penanaman Mangrove di Jalur Hijau Tol Sedyatmo Bersama PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dia mengatakan Kebijakan PT.Garuda Indonesia ini, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, pada acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2011 di Bukit Merah Putih, Sentul, Bogor yang menekankan pentingnya penghijauan dalam rangka penanganan GLOBAL WARNING/Pemanasan Global yang saat ini telah menjadi issue negara-negara di dunia. Mengingat pentingnya masalah penghijauan lahan dan hutan,dunia menetapkan Tahun 2011 sebagai Tahun Kehutanan Internasional. Ini merupakan komitmen dunia internasional terhadap keberadaan hutan dan penghijauan dalam upaya penyelamatan bumi.

Dalam amanatnya Presiden menyampaikan agar semua pihak secara sungguh-sungguh ikut berperan aktif dalam menyukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon. Hari ini, kita turut menyaksikan PT. Garuda Indonesia(Persero) Tbk, melalui program Corporate Social Responsibility(CSR)-nya melakukan Penanaman Mangrove di Tol Sedyatmo.

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), refungsi kawasan hijau yang telah berubah fungsi dan perluasan kawasan hijau. Sehingga dengan kebijakan ini, diharapkan mampu memberikan keseimbangan lingkungan dan bahkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Jakarta.

Penghijauan dibutuhkan bagi kehidupan manusia terutama untuk menanggulangi pencemaran udarayang diakibatkan olehgas buang kendaraan bermotor, industri dan aktivitas lainnya. Perluasan areal hijau (Ruang Terbuka Hijau), juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya banjir di DKI Jakartakarena RTH tersebut berfungsi menjadi kawasan resapan air.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi penghijauan di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Revitalisasi fungsi kawasan hijau, akan dioptimalkan menjadi RTH, dan kawasan yang telah dialih fungsikan, akan dikembalikan fungsinya menjadi RTH untuk penghijauan.
  • Penambahan luas RTH dengan melakukan pembebasan lahan milik warga, dan dijadikan sebagai RTH (Hutan Kota, Taman Kota, Kebun Buah, dll).
  • Pengukuhan Kawasan RTH (Hutan Kota, Taman Kota, dll) dengan Keputusan Gubernur, diharapkan dapat meningkatkan status tanah dari aspek hukum dan legalitas kawasan RTH.
  • Penghijauan permukiman berupa penghijauan dengan tanaman buah-buahan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan khususnya buah-buahan di DKI Jakarta.

Pembersihan Sungai Ciliwung dan Penanaman Pohon

Secara fisik, panjang Sungai Ciliwung dari hulu sampai muara sungai di Pantai Teluk Jakarta mencapai+ 117 km dengan luas daerah aliran sungai + 347 km2, dibatasi oleh DAS Cisadane di bagian Barat dan DAS Citarum di bagian Timur. Secara administratif Sungai Ciliwung melintasi 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, dimana bagian Sungai Ciliwung yang melintasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari segmen 1 sampai segmen 4. Sedangkan bagian Sungai Ciliwung yang melintasi Provinsi DKI Jakarta berada disegmen 5 dan segmen 6.

Kondisi Sungai Ciliwung dari tahun ketahun semakin memprihatinkan, selain dipenuhi tumpukan sampah, limbah cair dan industri di sepanjang aliran sungai, juga mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Saat ini,kondisi demografi Sungai Ciliwung di segmen 5 dan segmen 6 bervariasi, dapat saya gambarkan sebagai berikut:

  • Lenteng Agung-Condet, penduduk tidak terlalu padat dan tidak terlalu dekat dengan sungai, tetapi semakin ke hilir semakin lebih padat dan pada wilayah tertentu terdapat bangunan / rumah yang tegak lurus di tebing sungai.
  • Bidaracina-Kampung Melayu-Manggarai, penduduknya semakin padat bahkan sebagian bangunan dibuat menjorok ke sungai.
  • Manggarai – Menteng - Kwitang, kondisi kependudukan lebih baik dari segmen sebelumnya. Penduduk tidak berbatasan langsung dengan sungai dan dibatasi dengan jalan inspeksi.
  • Kwitang-Masjid Istiqlal dan seterusnya hingga muara, kondisi bantaran dan lebar badan sungai sudah lebih baik hingga daerah Glodok namun kembali menyempit menjelang Sunda Kelapa.

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, penduduk yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang kondisinya kumuh didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Jakarta, serta penduduk musiman yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh dan pekerja serabutan. Kenyataan juga menunjukkan ada penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada aliran Sungai Ciliwung sebagai pemulung sampah, pencari ikan Sapu-Sapu, pencari besi dan penarik perahu yang menghubungkan wilayah kedua sisi bantaran. Perilaku masyarakat di bantaran Ciliwung umumnya kurang peduli, bahkan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat sosial budayadan perilaku yang tidak mendukung kebersihan lingkungan. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana penampungan sampah, akses jalan yang sempit tidak memungkinkan sarana pengangkutan sampah menjangkau ke daerah bantaran sungai.

Mencermati kualitas air dan mengacu pada hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kualitas air Sungai Ciliwung saat ini termasuk dalam kategori tercemar berat, yang antara lain disebabkan oleh air limbah (domestik/non domestik) dan sampahpadat. Sumber pencemar Sungai Ciliwung di Segmen 5 terdapat 260 kegiatan; sedangkan Segmen 6 terdapat 300 kegiatan, meliputi perkantoran, apartemen, hotel, rumah sakit dan industri (tekstil, farmasi, kosmetik, garmen, pengolahan kulit, dll).

Secara kasat mata, kita dapat melihat di sepanjang tepian dan aliran sungai Ciliwung dipenuhi oleh sampah liar. Pencemaran ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air dan badan Sungai Ciliwung mengingat Ciliwung merupakan salah satu sumber air baku PDAM sekaligus ekowisata bagi masyarakat Jakarta.

 

Analisa terhadap bantaran sungai yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan dampak sebagai berikut: Mudah terjadi longsor; Terjadi gerusan bantaran; Sedimentasi dari material longsoran; Pendangkalan sungai; Berkurangnya luasan badan sungai; dan Mengakibatkan banjir.

Ditinjau dari aspek kewenangan, pengelolaan Sungai Ciliwung melibatkan 2 (dua) institusi Pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum. Dari sisi pengelolaan dirasakan cukup baik, namun diperlukan keterlibatan masing-masing institusi yang lebih aktif khususnya terkait penataan fisik sungai, pengelolaan sampah padat dan limbah cair.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara intensif melakukan normalisasi dan pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung dalam upaya mewujudkan lingkungan Sungai Ciliwung yang bersih, berkualitas dan semakin tertata. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat maupun lembaga pemerhati lingkungan dalam berbagai aksi, seperti pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pelaksanaan program penghijauan, dan pembersihan sungai.

Fauzi Bowo dalam Acara Peresmian Pengoperasian Pelabuhan Muara Angke - Jakarta Utara menjelaskan bahwa gagasan pembangunan pelabuhan Muara Angke telahdirintis sejak tahun 1995, dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 1995, mulai dibangun sejak tahun 2002 dengan luas areal 3,4 hektar,diawali dengan membangun break watersepanjang 1,5 meter dan pada tahun 2004 diperpanjang menjadi 1416 meter. Pembangunan lanjutan dilaksanakan tahun 2006 dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1256 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke.

Pembangunan pelabuhan ini memiliki arti penting dan bermakna strategis, karena berfungsi memudahkandan memperlancar kegiatan penyeberangan orang, barang dan jasa dari dan ke Kepulauan Seribu. Disamping itu,dimanfaatkan pulasebagai sarana pangkalan pendaratan kapal-kapal operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mobilitas penduduk dan angkutan barang/jasa yang dilakukan oleh penduduk di Kepulauan Seribu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan significan, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur angkutan penyeberangan publik yang lebih tertata.

Berdasarkan catatan,mobilitas penduduk dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu mencapai 26 ribu per tahun dan menggunakan fasilitas pelabuhan pendaratan ikan Muara Angke. Sedangkan kunjungan wisata pada saat weekend (sabtu/minggu) atau hari libur nasional mencapai 5000 orangmelalui Muara Angke dan Dermaga Marina Ancol.

Saat ini, pelabuhan Muara Angke dapat menampung 50 (lima puluh) kapal dengan ukuran di bawah Gross Ton50dan tempat bersandar 8 (delapan)kapal angkutan penumpang dengan kapasitas 250 orang, terdiri dari 6 (enam)KM Kerapu dengan kapasitas masing-masing 25 orang dan 2 (dua)KM Lumba-Lumba dengan kapasitas penumpang masing-masing 50 orang, serta 4 (empat) kapal patroli yang dikelola oleh Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta.

Dengan beroperasinya Pelabuhan Muara Angke, saya minta kepada Dinas Perhubungan untuk mencermati hal-hal sebagai berikut:

  • Kapal-kapal beroperasi di Pelabuhan Muara Angke adalah kapal-kapal yang memiliki standar keselamatan dan kelaikan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  • Pengoperasian pelabuhan dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, dengan fungsi utama sebagaipelabuhan pengumpan regional yang menjadi urusan pemerintah daerah dan hanya melayani angkutan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  • Terkait dengan aspek keselamatan pelayaran, khususnya penelitian dan pemeriksaan dokumen kapal berukuran di bawah Gross Ton 7, yang pemeriksaannya oleh Pemerintah Daerah, sedangkan mulai dari Gross Ton7ke atas, oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan saya harap, agar sarana pelabuhan ini dilengkapi dengan kantor instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memiliki kapal-kapal operasional yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, seperti Kapal Kabupaten Kepulauan Seribu, Satpol PP, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan instansi Kesyahbandaran, Asuransi Jasa Raharja, dan Karantina.

Kepada Bupati Administrasi Kepulauan Seribu dan para Kepala SKPD terkait, saya minta untuk konsisten melakukan penataandan mengembangkan potensi Kepulauan Seribu, karena saat ini prasarana dan sarana penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu sudah tersedia, termasukakses menuju Pelabuhan Muara Angke.

Pada kesempatan yang baik ini, telah dilaksanakan juga penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah kepada para Nelayan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang telah memproses sertifikasi tanah untuk para Nelayan dan UKM, guna memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Kepada para Nelayan dan UKM, saya ucapkan selamat atas penerimaan sertifikat tanah, semoga sertifikat tersebut bermanfaat bagi kepentingan para Nelayan dan UKM.

Fauzi Bowo dalam Acara Peresmian Promenade Ancol mengatakan rasa syukur yaitu :

  1. Alhamdullilah kita telah memasuki tahun 2012, dengan penuh optimisme, di hari pertama tahun 2012 ini, kita mulai beraktifitas bersih-bersih pantai bersama laskar pelangi, dan sekaligus peresmian Promenade Ancol.
  2. Terima kasih dan apresiasi atas upaya PT. Pembangunan Jaya Ancol memprakarsai kegiatan bersih-bersih pantai dan senantiasa mengembangkan wahana/fasilitas rekreasi dengan konsep ramah lingkungan guna mendukung Jakarta Go green.
  3. Memang diakui kondisi pantai dan laut saat ini kotor dan tercemar akibat limbah dari 13 sungai besar yang bermuara di pantai utara Jakarta. Kesadaran dan pola hidup masyarakat yang tidak ramah lingkungan, juga ikut menjadi sumber penyebab pencemaran lingkungan.
  4. Semuanya merupakan sumber penyebab makin menurunnya kualitas pesisir dan laut yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan, bahkan merusak ekosistem.
  5. Saya berharap kegiatan bersih-bersih pantai, terus dilestarikan dan menjadi gerakan yang bersifat rutin dan massal, tidak hanya melibatkan para karyawan PT. Pembangunan Jaya Ancol atau para pengunjung tetapi masyarakat yang bermukim di kawasan pantai, diharapkan dapat menjaga kebersihan dan keindahan pantai dan laut Jakarta.
  6. Selain itu, saya juga menyambut baik keberadaanPromenade Ancol, yang merupakan salah satu fasilitas sarana hiburan dan olahraga (jogging track, bersepeda, dan jalan sehat), bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada para pengunjung dan saat yang bersamaan, guna mendukung program langit biru Taman Impian Ancol dan sekitarnya.

Demikian juga dalam Acara Festival Jakarta Hijau/Green Jakarta Fauzi Bowo mengatakan Jakarta yang “aman, nyaman dan sejahtera” merupakan dambaan seluruh warga ibukota. Kebijakan dan langkah-langkah terpadu, sinergis, terarah dan berkelanjutan tetap konsisten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan keseimbangan ekologi dan ekosistem Kota Jakarta.

Megaproyek Kanal Banjir Timur (KBT), revitalisasi Kanal Banjir Barat (KBB), integrasi sistem drainase, pengerukan dasar dan normalisasi bantaran sungai, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan kota dan hutan bakau, program kebersihan lingkungan sampai pada peningkatan gerakan kesadaran masyarakat,merupakan program yang bersentuhan langsung dengan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai harapan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat berjalan sendiri, tentu saja harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, saya himbau masyarakat kota Jakarta termasuk Komunitas Green Jak untuk terus melanjutkan dukungannya melalui peran serta aktif menjaga kebersihan lingkungan dan sosialisasi program lingkungan hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ***

 

 

 

 

REKSON SITORUS, SH: PELOPOR PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (11)

KEBIJAKAN TRANSPORTASI MASSAL

PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada tanggal 17 Juni 2008, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta bergerak dalam bidang pengangkutan darat, dimana kegiatan usahanya terdiri dari penyelenggaraan prasarana dan sarana perekeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT, dan termasuk juga pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar depo dan stasiun MRT.

Proyek MRTakan dimulai dengan pembangunan jalur MRT 14.5 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Stasiun Dukuh Atas. Pembangunan jalur pertama ini akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan untuk meneruskan jalur Dukuh Atas menuju Stasiun Kota yang akan disebut jalur utara-selatan serta pengembangan jalur timur-barat. Ini merupakan simbol bahwa kota Jakarta akan menjadi kota yang sejajar dengan kota Megapolitan Asia seperti Singapura, Hongkong, Bangkok, NewDelhi,Seouldan Tokyo Spesifikasi Dasar dari Jalur MRT mencakup

-          12 Stasiun (4 stasiun bawah-tanah dan 8 stasiun layang)

-          14.3 km Panjang Jalur (dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas)

-          Beberapa stasiun kunci akan menjadi stasiun terpadu dengan moda transportasi massal lainnya seperti busway, kereta jabodetabek, Monorail dan Waterway.

-          Kereta dan lokomotif akan berstandar internasional (berpendingin udara, dan teknologi terdepan untuk keselamatan penumpang)

-          Operasi Otomatis dengan ketepatan waktu yang tinggi

-          Eskalator dan Lift pada setiap stasiun

Rencana Spesifikasi Layanan Penumpang

Proyek MRT merupakan loncatan signifikan ke depan dalam modatransportasi massal berbasis rel. Sebagai sebuah konsep yang telahmatang di dunia, tidak memiliki pembanding dalam hal kenyamanan,kecepatan, kapasitas dan reliabilitas. Selain itu, proyek ini juga bisamenjadi acuan dalam efektifitas dalam perencanaan arsitektur yangberkelanjutan

-          Waktu Perjalanan diperkirakan 28 menit dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas

-          Proyeksi Penumpang 200.000 – 300.000 per hari

-          Rencana Kecepatan 27 km/jam

-          Waktu antar kereta 5,5 menit

-          Kapasitas pada Waktu Tersibuk 16.600 penumpang

Sejarah

1990 – 1999

Penyusunan Masterplan Angkutan Umum Terpadu Jabodetabek tahun 1990-1992 oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan Pola Transportasi Terpadu antara Kereta Api, Light Rail, dan Bus.
Basic Design oleh Konsorsium Indonesia-Jepang-Eropa tahun 1995-1996 dengan kesimpulan bahwa proyek ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan swasta penuh (BOT) karena biaya yang dapat ditutup dengan perolehan tiket hanya sebesar 15%.

Revised Basic Design oleh Departemen Perhubungan pada tahun 1999 yang mengusulkan agar proyek ini dibiayai oleh Pemerintah dengan partisipasi swasta yang minimal.

2000

Studi Kelayakan MRT (Subway) oleh Tim Studi JICA pada tahun 2000 yang menekankan pentingnya pembangunan Subway di Jakarta akan tetapi agar proyek ini layak dibiayai perlu keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaannya.

2002

JICA Study on Integrated Transportation Master Plan II, pada tahun 2002-2004 yang juga menekankan prioritas pada pembangunan Subway
2004

Dikeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 84 tentang Pola Transportasi Makro (PTM) yang merupakan masterplan penanganan masalah transportasi di Jakarta. Salah satu solusi masalah transportasi adalah dibangunnya sarana transportasi massal yang prima dan terintegrasi dengan moda tranportasi lainnya. Sarana transportasi massal dimaksud adalah Mass Rapid Transit (MRT).
Tanggal 2 Maret 2004 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Departemen Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.

Berdasarkan MoU tersebut, pada bulan Juli 2004 Departemen Perhubungan mengeluarkan studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas)

2005

Studi pada tahun 2004 direvisi pada bulan Maret 2005 menjadi Revised Implementation Program (Revised IP) for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas). Atas dasar studi Revised IP tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemerintah Jepang untuk membiayai proyek pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta.

Pada pertengahan bulan Desember 2005 telah diperoleh beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Minutes of Discussion (MoD) yang ditandatangani oleh pihak Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Bappenas, Departemen Perhubungan serta Pemprov DKI Jakarta.
2006

Memorandum on Engineering Services (MoES) telah ditandatangani pada 18 Oktober 2006 antara Pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar persetujuan pinjaman. Loan Agreement Tahap 1 (L/A 1) ditandatangani pada 28 November 2006, berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam Minutes of Discussion (MoD) dan Memorandum on Engineering Services (MoES) dengan pinjaman sebesar ¥ 1,869 Milyar yang dipergunakan untuk pembiayaan:

-          Konsultasi Penyusunan Basic Design (Engineering Services)

-          Konsultasi Manajemen, untuk membentuk dan mengembangkan PT MRT Jakarta

-          Konsultasi Pengadaan, untuk membantu PT MRT Jakarta melelang proyek sebagai implementasi dari basic design yang dihasilkan kegiatan pada butir 1 diatas 2007

Dengan telah direvisinya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, maka kewenangan penyelenggaraan sarana prasarana perkeretaapian yang sedianya dikuasai oleh pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat 3 (tiga) jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pengelola (BP), Perusahaan Daerah (BUMD/PD), dan Perseroan Terbatas (BUMD/PT). Ditinjau dari perspektif management, baik BP maupun BUMD/PD tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk alih daya (outsource) maupun bekerjasama dengan sektor swasta, sehingga beresiko terjadinya inefisiensi karena terbatasnya pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sementara BUMD/PT memiliki fungsi yang sama dengan sektor swasta sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya eksternal secara maksimal.

Kajian SAPI (Special Assistance For Project Implementation) dan SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) dilakukan oleh pihak JBIC untuk membantu DepHub dan Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan sebagai berikut:

Tujuan Studi SAPI

-        Revitalisasi rapat Sub Komite MRT

-        Penyelarasan persepsi dari para stakeholders

-        Kesepakatan atas roadmap jangka panjang dan key milestones keseluruhan proyek

-        Pembentukan mekanisme monitoring terhadap perkembangan proyek

-        Pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam PT MRT Jakarta di waktu yang akan datang.

Tujuan Studi SAPMAN:

-          Membantu menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan konsultan basic design, management consultant, dan tender assistance, dimana didalamnya termasuk TOR, LOI, SL dan kriteria untuk melakukan evaluasi.

2008

PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada tanggal 17 Juni 2008, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta bergerak dalam bidang pengangkutan darat, dimana kegiatan usahanya terdiri dari penyelenggaraan prasarana dan sarana perekeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT, dan termasuk juga pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar depo dan stasiun MRT.PT MRT Jakarta memiliki struktur kepemilikan sebagai berikut:

-           Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: 99%

-          PD Pasar Jaya: 1%

Selanjutnya, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari tahap Engineering Service, Construction hingga Operations dan Maintenance. Dalam tahap Engineering Service, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses Pre-Qualification dan pelelangan kontraktor. Dalam tahap konstruksi, PT MRT Jakarta mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan management dan operasional. Sedangkan dalam tahap operations dan maintenance, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan revenue yang layak bagi perusahaan.

PT MRT Jakarta didesain dan didirikan berdasarkan rekomendasi studi dari JBIC dan telah disetujui dalam kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini. Berdasarkan pengalaman lampu, ketidak-adaan satu pintu ini menyebabkan ketidakpastian tanggung jawab yang bisa berakibat keterlambatan proyek.

Sumber :MRT Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

 

REKSON SITORUS, SH: PELOPOR PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (10)

MENCERMATI MEGAPOLITAN JABODETABEK

Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur) sudah lama direncanakan secara formal melalui Keppres sebagai kawasan yang harus dibangun secara tercncana dan terpadu. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kawasan ini telah tumbuh menjadi kawasan yang disharmoni, baik dari aspek pembangunan wilayahnya maupun penataan ruang. Masing-masing daerah walaupun sudah ada dalam bentuk rencana tata ruang Jabodetabekjur dalam wadah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), tidak mampu memainkan perannya, akibatnya, kelembagaan ini kehilangan "roh" dan daya geregetnya. Setiap daerah otonom lebih meriyukai kelompok sendiri, dan terjadilah “suara gaduh saling menyalahkan “di Jabodetabekjur akibat salah satu pihak selalu merasa dirugikan akibat atau perasaan egoisme sektoral berlebihan.

Adanya niat Gubernur DKI Sutiyoso untuk mengajukan ide Megapolitan Jakarta sebagai dasar penataan kembali irama pembangunan di Jabodetabekjur secara sepihak merupakan suatu ide yang berani dan menimbulkan polemik besar. Ide ini muncul di tengah ketidakpastian siapa sebenarnya yang paling akan diuntungkan dengan konsep megapolitan ini secara tidak langsung. Akan tetapi, dengan adanya usul RUU tentang Megapolitan Jakarta, semakin menegaskan bahwa kawasan ini tidak bisa ditangani secara setengah hati lagi. Dari sisi kewilayahan fungsional, baik ekologis dan ekonomis kawasan ini sudah sulit untuk dipisahkan.

Sikap kontra yang dikemukakan Provinsi Jawa Barat dari Banten menunjukkan masih adanya keraguan, sejauh mana manfaat yang dapat dirasakan dengan konsep megapolitan ini terhadap eksistensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi.

Apakah kabupaten dan kota di Jabodetabekjur akan dilebur atau tetap dipertahankan, tetapi dengan melakukan revisi pada aturan sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Lewat usulan revisi terhadap UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemprov DKI Jakarta, maka terdapat empat isu pokok yang harus diperjelas RUU tentang Ibu Kota Negara perihal Megapolitan Jakarta ini. Dengan demikian, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dengan pihak Jabar, Banten, dan juga pemerintah pusat. Keempat isu meliputi (1) kedudukan dan status daerah otonom, (2) pengaturan wilayah tata ruang, (3) pengaturan kawasan khusus, dan (4) penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isi RUU tentang ibu kota negara yang baru ini secara sekilas tak akan mencaplok atau menghilangkan keberadaan daerah otonom di Jabodetabekjur. Hanya saja, masalah kesetaraan antara Jakarta dan tetangganya ini akan jadi ganjalan ke depan jika RUU ini disahkan. Dari aspek tata ruang, permasalahan utama terletak pada Rencana Tata Ruang Negara adalah melingkupi Jabodetabekjur sebagai kawasan megapolitan.

Substansi ini dianggap terlalu Jakarta-sentris atau dirasakan akan muncui unsur pemaksaan kehendak pada saat proses pe-nyusunan rencana tata ruang sekaligus dalam masalah pemanfaatan dan pengendalian/perizinan ruangnya. Untuk pengelolaan kawasan khusus, inti permasalahannya terkait dengan kewenangan pengelolaan beberapa lokasi strategis di ibu kota yang masih berada di tangan Sekneg (pusat) seperti kawasan Bandar Kemayoran dan Gelora Bung Karno.

Yang menjadi pertanyaan, bersediakah pusat melepaskan kewenangan pengelolaannya kepada DKI? Poin terakhir yang harus dituntaskan untuk penyelenggaraan pemerintahannya, siapakah yang akan menjadi "jenderal" atau direktur di kawasan ini? Gubernur DKI, Menteri Koordinator Kawasan Megapolitan, atau seorang Ketua Forum Koordinasi Pembangunan?

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan siap menjadi gubernur megapolitan. "Kalau diminta, ya, bagaimana. Yang namanya tugas kita terima," kata Sutiyoso kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota.

Itu sebuah pernyataan penting karena selama ini Sutiyoso selalu menyembunyikan isi hatinya tersebut setiap kali ditanyai kesanggup-annya menjadi gubernur yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Istilah gubernur megapolitan keluar dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, dalam rancangan revisi tersebut terdapat usul wilayah megapolitan akan melingkupi Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Untuk pemimpin di lima wilayah itu, diusulkan tiga opsi, yakni Gubernur Jakarta ex officio koordinasi megapolitan, ditunjuk salah satu menteri yang sudah ada untuk menangani megapolitan, atau dilakukan penunjukan menteri baru koordinasi megapolitan. "Ada tiga formasi. Mana yang paling baiklah," kata Sutiyoso waktu itu.

Menurut Sutiyoso, sebagai megapolitan, idealnya dilakukan penyatuan wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya, penggabungan wilayah ini akan sangat penting dalam koordinasi. Masalah Ibu Kota, Sutiyoso menambahkan, tidak mungkin diselesaikan oleh Jakarta sendiri. Masalah lintas penduduk, transportasi, air, dan sampah harus diolah dengan daerah-daerah sekitarnya. "Tapi harus dikemas supaya membawa kesejahteraan ke Jakarta dan daerah sekitarnya," ujar Sutiyoso. Meski begitu, dia mengaku memahami adanya kecemasan dari berbagai pihak jika langkahnya dianggap sebagai invasi ke daerah sekitarnya. "Padahal kan tidak seperti itu." Untuk itu, saat inilah waktu yang tepat untuk membicarakan dan memasyarakatkan megapolitan.

 

 



SITUASI MOBILITAS ARUS ANGKUTAN UMUM JABOTABEK


Kebijakan Pemerintahan Propinsi Jakarta dalam Pengembangan Kawasan Wilayah Jabodetabekjur

  1. a. Program pengembangan kapasitas Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Makin efektifnya peranan BKSP sebagai pengelola kerjasama regional Jabodetabekjur; Disepakatinya mekanisme penyelesaian perselisihan antar daerah; dan Disepakatinya mekanisme insentif dan disinsentif kerjasama antar daerah.

  1. b. Program kerjasama tataruang Jabodetabekpunjur

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Diterbitkannya Perpres Tata Ruang kawasan Jabodetabekpunjur; Disepakatinya kajian lingkungan hidup strategis Jabodetabekjur; dan Disepakatinya Tata Ruang Jabodetabekjur yang lebih rinci pada tingkat kota dan kecamatan.

  1. c. Program kerjasama transportasi regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Disepakatinya Rencana Induk Transportasi Regional; Terwujudnya perluasan jaringan busway ke wilayah Bogor/Depok/Tangerang/Bekasi; Fasilitasi Kereta Api perkotaan yang berjadwal tetap; dan Terintegrasinya pelayanan moda angkutan udara (Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma), darat (bus dan kereta api), dan laut (Pelabuhan Tanjung Priok dan Muara Angke).

  1. d. Program kerjasama pengelolaan sumber daya air regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Perjanjian kerjasama tentang pengendalian daerah aliran sungai Ciliwung, Cisadane antara DKI, Bodetabekjur dan Pemerintah Pusat; Perjanjian kerjasama penyediaan sumber air baku dari Cisadane, pipa dari Jatiluhur; Kerjasama pembangunan Waduk di Ciawi, sodetan sungai Ciliwung Cisadane, waduk/pintu air di Depok; dan Kerjasama pengendalian RTH di Depok, Bogor sebagai fungsi resapan air.

  1. e. Program kerjasama pembangunan terminal agribisnis

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya perusahaan milik bersama yang mengelola usaha terminal agro (sayuran, buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan Jabodetabekjur dan kepentingan ekspor.

  1. f. Program kerjasama pembangunan dan pengelolaan Intermediate Treatment Facilities (ITF) untuk pengolahan sampah padat

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya perusahaan milik bersama yang membangun dan mengoperasikan usaha pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tinggi untuk digunakan bersama-sama.

  1. g. Program kerjasama pengembangan jaringan pelayanan kesehatan regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya jaringan kerjasama Rumah Sakit dan Puskesmas; Terbentuknya badan usaha milik bersama yang membangun dan mengoperasikan sistem Jaminan Kesehatan regional; Upaya bersama pencegahan dan penanggulangan KLB DBD dan penyakit menular lain; dan Terselenggaranya kerjasama pencegahan dan penanggulangan KLB dan Wabah se- Jabodetabekjur.

  1. h. Program kerjasama pengembangan jaringan pendidikan regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Berkurangnya kesenjangan layanan pendidikan dasar dan menengah antara DKI Jakarta dan sekitarnya; dan Kerjasama pengembangan kawasan perguruan tinggi sebagai unggulan Jabodetabekjur.

  1. i. Program kerjasama pengembangan jaringan jalan di wilayah perbatasan

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terlaksananya kerjasama perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Bodetabek.

 

Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta

  1. a. Program pengembangan Kota Jakarta Pusat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikembangkannya kawasan ekonomi prospektif skala internasional di kawasan Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati; Dikembangkannya kawasan bernilai sejarah antara lain penataan kawasan Menteng; Ditingkatkannya dukungan infrastruktur kota untuk kawasan: Tanah Abang (pusat perdaganan tekstil), Mangga Dua (pusat perdagangan pakaian jadi), Kemayoran (pusat eksibisi dan informasi bisnis), Kawasan Senen; dukungan infrastruktur kota untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Medan Merdeka, kawasan pusat perwakilan negara asing di Kuningan dan MH Thamrin, kawasan pusat kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM); dukungan infrastruktur kota untuk kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi dengan skala internasional di kawasan Kemayoran; Ditingkatkannya Kawasan terbuka hijau di Jakarta Pusat antara lain: kawasan hijau binaan Taman Merdeka, Taman Lapangan Banteng, sekitar Masjid Istiqlal, Kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka, Taman Surapati, Taman Menteng, Kompleks MPR/DPR, Kompleks Manggala Wanabakti, lahan hijau pemakaman; Dilestarikannya kompleks Olahraga Senayan; dan Dukungan infrastruktur untuk mewujudkan pusat kota jasa terpadu (antara lain financial center skala nasional/regional) dengan mendorong pembangunan fisik vertikal.

  1. b. Program pengembangan Kota Jakarta Utara

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Fasilitasi pengembangan kawasan Pusat Niaga dan Jasa terpadu; Fasilitasi pengembangan pusat distribusi barang di Tanjung Priok dan distribusi bahan bakar minyak di Plumpang; Ditatanya kembali kawasan pantai lama secara terpadu dengan pengembangan reklamasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan; Dikembangkannya kawasan reklamasi untuk pusat niaga dan jasa skala internasional, perumahan dan pariwisata; Dilestarikannya hutan lindung Angke Kapuk, cagar alam Muara Angke dan hutan wisata Kamal; Diintegrasikannya sistem jaringan angkutan (penumpang dan barang) darat dan laut dengan sistem transportasi makro; Regulasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah hilir aliran sungai/kanal dan mempertahankan/mengembangkan kawasan terbuka hijau pada sempadannya; Dikembangkannya situ atau waduk baru di wilayah rawan banjir; Dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus di Marunda; Dibangunnya fasilitas olahraga dengan mempertahankan kawasan hijau di Kelurahan Papanggo; dan Dikembangkannya Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari.

 

  1. c. Program pengembangan Kota Jakarta Barat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada daerah hilir aliran sungai/kanal dan mempertahankan/mengembangkan kawasan terbuka hijau pada sempadannya; Fasilitasi pengembangan kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di Sentra Primer Barat dan Cengkareng; Dibangunnya waduk/situ dan parkir air untuk pengendalian banjir; Fasilitasi pengembangan pemukiman kepadatan sedang dan tinggi; Dikembangkannya pusat wisata budaya sejarah dan kota tua; dan Dikembangkannya Kawasan Glodok (pusat perdagangan elektronik).

  1. d. Program pengembangan Kota Jakarta Selatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai, penataan kawasan Blok M, serta kawasan Pasar Minggu terpadu; pengembangan dan penataan kawasan Kebayoran sebagai kawasan bernilai sejarah; Fasilitasi pengembangan kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan; Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada DAS, kanal, situ dan waduk; Dikembangkannya pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan; Dikembangkannya kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya; dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.

  1. e. Program pengembangan Kota Jakarta Timur

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Ditingkatkannya jumlah kawasan hijau sebagai resapan air; Dilanjutkannya pengembangan Sentra Primer Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah; Diselesaikannya jalan arteri dan pendukungnya; Relokasi kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan; Ditingkatkannya sistem jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal bus Pulogebang; Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada DAS, kanal, situ dan waduk untuk pengendalian banjir dan resapan air; Dipertahankannya dan dikembangkannya kawasan terbuka hijau pada sempadan sungai dan kanal; dan Dikembangkannya kawasan ekonomi Jatinegara.

  1. f. Program pengembangan Kabupaten Kepulauan Seribu

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikembangkannya Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari yang lestari; Dikembangkannya perekonomian berbasis SDA kelautan; Dikembangkannya kegiatan perikanan laut; dan Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik tenaga gas.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FAUZI BOWO GUBERNUR PROPINSI JAKARTA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR KANAL TIMUR

Sekitar 24.000 ha atau 40% dari seluruh wilayah Kota Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut dan dialiri oleh 13 sungai yang bermuara di laut Jawa. Karenanya, Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali bersinergi dengan alam dan membuat sistera yang baik.

Selain kondisi topografis, banjir yang terjadi di Jakarta tak lepas dari perubahan tata guna lahan, munculnya permukiman baru di laut dan sepanjang sungai, serta perubahan iklim global.

Pemprov DKI Jakarta sudah dan terus melakukan upaya pengendalian secara struktural dan non struktural. Mengacu pada rencana induk penanganan banjir di Jakarta tahun 1973, Pemprov DKl merealisasikan pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) yang mulai dioperasikan tahun 2010. Setain menyelesaikan pembangunan KBT, Pemprov juga merevitalisasi Kanal Banjir Barat daya tampung.

Dua kanal ini melindungi Kota Jakarta dari banjir. KBB sepanjang 17,4 km  dengan kapasitas 370 m3/dtk mampu mengendalikan daerah banjir seluas 7.500 ha. Sementara KBT dengan panjang 23.6 km dan kapasitas 390 m3/dtk mampu menendalikan daerah banjir seluas 16.500 ha.

Pengembangan Kawasan Banjir Kanal Timur

Merupakan bagian dari upaya Pengendalian Banjir Wilayah Timur Jakarta.Direncanakan untuk menampung aliran dari hulu terdiri dari Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, KaliJati Kramat dan Kali Cakung. Mengacu pada Master Plan for The Drainage and Flood Control Of Jakarta (NEDECO) tahun 1973, Detail Design oleh Nikken dan Nippon Koei tahun 1990 dan 1993, Studi JICA tahun 1997. Sudah dimuat dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW 2010 Propinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pembangunan Banjir Kanal Timur:

  1. Menunjang penanganan pengendalian banjir dengan mengendalikan 5 aliran kali dari 13 aliran kali yang melewati wilayah DKI Jakarta.
  2. Mengurangi 13 Kawasan Genangan Banjir yaitu AMI ASMI Perintis, Kebon Nanas, Rawa Bunga, Cipinang Jaya, Cipinang Indah, Cipinang Muara, Pulo Mas, Bulu Perindu, Malaka Selatan/ Pondok Kelapa, Ujung Menteng, Kelapa Gading, Komplek Walikota Jakarta Utara, Babek TNI Rorotan.
  3. Melindungi Kawasan Industri, pergudangan dan pemukiman yang terletak di Provinsi DKI Jakarta bagian Timur dan Utara seluas ± 15.401 ha
  4. Prasarana Konservasi Air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku Prasarana Tranportasi Air dan Rekreasi
  5. Sebagai Motor Pertumbuhan wilayah Timur dan Utara dengan Konsep Water Front City

Sumber : Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta

 
More Articles...